YLBHU Mengecam Penghentian Pasokan Makanan dan Air kepada Pengungsi Syiah

May 24, 2013Admin

Jakarta, 3 Mei 2013

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Universalia (YLBHU) mengecam keras tindakan Pemkab Sampang yang menghentikan pasokan makanan dan air bersih sejak 1 Mei 2013, serta upaya paksa relokasi terhadap pengungsi Syiah di GOR Sampang.

Tindakan Pemkab Sampang tersebut patut dinilai sebagai tindakan negara yang tidak bertanggungjawab, tidak manusiawi dan lalai melindungi hak-hak minoritas termasuk pengungsi Syiah yang dilindungi oleh undang-undang.

YLBHU karena itu mendesak Pemkab Sampang untuk segera kembali memberikan bantuan makanan dan air bersih kepada para pengungsi yang menjadi hak pengungsi.

YLBHU menyerukan agar para pengungsi segera dipulangkan ke kampung halaman mereka, karena di sanalah mereka mencari penghidupan.

YLBHU juga mendesak lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga kemanusiaan untuk lebih serius memperhatikan nasib pengungsi Syiah.

Seperti sudah banyak diberitakan media, sesungguhnya data yang kami catat dari sekitar 340 penganut Syiah yang terpaksa mengungsi ke GOR Sampang menyusul tragedi berdarah 26 Agustus 2012 di desa Karanggayam dan Bluuran, sekarang tinggal berjumlah 165 orang saja di GOR.

Satu orang tewas, 49 rumah dan mushola dibakar, setelah sekitar ribuan orang menyerbu dan membakar rumah-rumah penganut Syiah.

Mereka menggunakan berbagai senjata tajam dan bom molotov, dan mengusir para penganut Syiah dari kampung halamannya.

Kasus ini menyeret Tajul Muluk, tokoh Syiah di Sampang ke penjara dengan tuduhan menyebarkan aliran sesat, sementara Rois Hukama yang didakwa sebagai penghasut dan penggerak aksi kekerasan terhadap warga Syiah Sampang, malah dibebaskan oleh pengadilan pada tanggal 16 April 2013.

Koordinator Pengungsi, Iklil menyatakan, kondisi para pengungsi di GOR Sampang selama delapan bulan terakhir kini sangat memprihatinkan setelah tidak ada perhatian dari lembaga-lembaga negara.

Upaya para pengungsi untuk kembali ke kampung halaman mereka di Karanggayam dan Bluuran, terus mendapat hambatan.

Pemkab Sampang melalui Dinas Sosial, sebaliknya terus berupaya agar para pengungsi bersedia direlokasi, yang tentu saja ditolak oleh para pengungsi.

“Kami tetap ingin pulang, karena tanah, ladang, dan ternak kami ada di sana. Sumber penghidupan kami ada di kampung kami,” kata Iklil.

Mereka juga menuntut hak-hak mereka sebagai warga negara dan minoritas dilindungi dan dijamin oleh negara.

 

Direktur Eksekutif

 

Hertasning Ichlas, SH, MH

0811-9698-210

CP: Agus Setiawan 0878-5235-6463

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prev Post Next Post