Utang di Balik Privatisasi Air

January 6, 2017Admin

Dalam tulisan “The world Bank and Water Privatizaition” september 2008, Nuria Molina dan Peter Chowla secara jujur menegaskan pengakuan Bank Dunia bahwa beberapa privatisasi terutama air telah gagal.

Pada pertemuan tahunan Bank Dunia bertajuk “Pekan Air” di Washington DC 2008, Vice President Bank Dunia Kathly Sierra mengatakan, privatisasi bukan satu satunya jawaban. Beberapa hari sebelumnya di New Delhi, pejabat senior Bank Dunia Shekhar Shah menegaskan Bank Dunia “learned the hard way” bahwa tidak tepat menyerahkan air kepada sektor swasta.

Namun pengakuan terbuka dari Bank Dunia terlihat dalam laporan tahun 2003. Penganjur public private participation ini mengakui bahwa swasta tidak cocok mengelola air karena sulit memproyeksi keuntungan lantaran air adalah barang sosial.

Artinya orang bisa mati tanpa air. Dan hak inklusif air tidak boleh dibatasi nilai ekonomi. Sulit mencari untung pada saat bersamaan harus memberikan layanan sosial.

Privatisasi air dalam skala global sebenarnya gagal, karena hanya kurang dari 10 persen kota – kota besar dunia yang di privatisasi. Sebagian terjadi karena negara merasa sudah melakukan belanja publik yang besar dan memenuhi pelayanan 100 persen, sehingga menyerahkan urusan air kepada swasta sebagai operator.

Tetapi harus di ingat, Bank Dunia sering punya wajah ganda dengan menggunakan terminologi publik seperti “hak atas air”. Terminologi tersebut sering juga dipakai oleh korporasi swasta. Mereka mengakui air adalah hak dan beralasan yang mereka jual bukan airnya, tetapi servis dan teknologi pengelolaannya. Termasuk belanja iklan dan pemasaran yang beralokasi sekitar 75 persen dari belanja perusahaan.

Privatisasi air masuk di indonesia melalui program Water Resources Sector Structural Adjusment Loan [WATSAL]. Program Bank Dunia tersebut dirintis sejak April 2008 disusul dengan perjanjian pinjaman US$ 300 juta yang berakibat indonesia menyerahkan urusan air dari publik ke sektor swasta.

Wakil Presiden Boediono pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Bappenas adalah yang menandatangani WATSAL. Utang US$ 300 juta dibagi dalam tiga termin. Fase terakhir termin pembayaran utang ditahan Bank Dunia yang menekan indonesia membuat undang – undang sumber daya air baru yang melibatkan swasta.

Air mulai mengalami kodifikasi ketika Bank Dunia menilai krisis air di indonesia karena boros dan tidak efisien karena penggunaan yang tidak disiplin. Untuk mendisiplinkan penggunaan air perlu memberi harga ekonomi terhadap air. Pintu privatisasi dan standar – standar ekonomi kemudian terbuka luas dari landasan krisis tersebut.

Para pemimpin di Indonesia harus di ingatkan bahwa kontrak sosial adalah perjanjian tidak tertulis antara warga negara dan pemerintahan demokratis. Warga negara membayar pajak untuk digunakan membiayai pelayanan publik seperti air, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Para pemimpin harus berani menolak program – program donor yang cenderung “one size fits all” demi kepentingan kualitas warga negaranya.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prev Post Next Post