Setelah belasan tahun (Sejak Jaman Soeharto) air bersih Jakarta dilimpahkan dan dikuasai swasta (perusahaan luar negeri pula), menimbulkan kerugian luar biasa bagi masyarakat dan negara. Sekarang Air bersih tersebut, tidak boleh dikomersialisasi, harus dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat. Gugatan Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Swastanisasi Air Jakarta sejak 2013 (LBH Jakarta, Solidaritas Perempuan, Walhi…
-
Dilema Perppu No.2/2017
Read morePendahuluan Pada tanggal 10 Juli Tahun 2017, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menetapkan dan mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (“selanjutnya disebut Perppu No.2/2017”). Eksistensi norma-norma yang diatur dalam Perppu No.2/2017 tersebut memiliki kaitan dan beririsan dengan berbagai…
-
Perjanjian/Kontrak Baku dalam Hukum Perdata
-
Perbedaan Delik Aduan(Klacht Delict) dan Delik Biasa(Gewone Delicten) Dalam Perkara Hukum Pidana
-
Mendagri Tito Terbitkan Instruksi Perpanjangan PPKM
-
Kerja Sama Kemenkumham dengan Undiknas Diharapkan Tingkatkan Kualitas Bantuan Hukum bagi Masyarakat
-
Satu Lagi Pengungsi Sampang Meninggal Semasa Mengungsi
-
CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG WAJIB ANDA KETAHUI
-
Tahun 1965 Syiah dan Ahmadiyah sudah ada, tapi tidak satu pun yang disebut melakukan penodaan agama
-
Polemik Izin Lingkungan PLTU 2 Cirebon
-
"Buruk Muka Cermin Dibelah"
-
Komnas HAM: Negara Tak Memiliki Road Map Penyelesaian Kekerasan Agama
-
PIJAR KEADILAN BAGI KORBAN PENGGUSURAN PAKSA DI BUKIT DURI
-
Pencemaran Udara di Tempat Pembuangan Akhir Cisanggarung
-
Workshop Melek Media YLBHU: Bagaimana Media Bekerja
-
AHMAD TAUFIK DI MATA SAHABAT
-
Gugatan Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Swastanisasi Air Jakarta Dimenangkan MA
-
Dilema Perppu No.2/2017
-
Eksaminasi Putusan Tajul Muluk Sampang
-
Nasionalisme Pengungsi Syiah Sampang
-
Kegentingan Memaksa atau Memaksakan Kegentingan ?
-
Kontroversi Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur