Skema Perencanaan dan Penganggaran Hijau

April 15, 2017Admin

Hal serupa juga ditemukan oleh Forest Watch Indonesia dan Global Forest Watch dalam investigasinya tentang keadaan hutan Indonesia. Dalam 50 tahun terakhir, Indonesia harus kehilangan luasan hutan tropis sebanyak 40% dan mengakibatkan tutupan hutan Indonesia menurun signifikan dari 162 juta Ha menjadi 98 juta Ha.

Proses deforestasi hutan terjadi sejak transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Ketika Soeharto berkuasa, pemerintah memanfaatkan seluruh potensi sumberdaya alam untuk mendorong pembangunan ekonomi yang pada masa itu berada dalam recovery pasca krisis.

Paradigma pembangunan Indonesia menekankan pada pentingnya pertumbuhan ekonomi dan abai terhadap kelestarian lingkungan. Akibatnya, pulau Kalimantan, Sumatera, Irian Jaya, dan Sulawesi menderita kerusakan hutan yang parah (Hannibal,1950; RePPProT, 1990; MacKinnon, 1997; Holmes, 2000; perhitungan GFW berdasarkan PI/Bank Dunia, 2000.)

Setelah masa kekuasaan Orba berakhir, paradigma pembangunan Indonesia tidak lagi menitikberatkan pada ekonomi tapi memasukkan unsur kelestarian lingkungan. Namun, dampak dari pergeseran tersebut belum menunjukkan hasil signifikan. Kasus kebakaran lahan tahun 2016 di Pulau Kalimantan dan Sumatera membuktikan bahwa peran pemerintah masih sangat lemah, khususnya dalah hal pencegahan dan penanganan pasca kebakaran.

Karena kasus tersebut, negara harus mengalami kerugian sebesar 221 Trilliun atau setara dengan 1,9% dari PDB Indonesia atau dua kali lebih besar dari biaya rekonstruksi Aceh pasca tsunami.

Pada era desentralisasi, peran pemerintah pusat dan daerah dalam mencegah dan menangani kasus pengrusakan hutan menjadi sangat penting. Melihat besarnya kerugian, bukan hanya ekonomi tapi dampak sosial, mengharuskan pemerintah untuk menekankan tindakan pencegahan dari pada penanganan.

Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah mengintegrasikan isu kerusakan hutan ke dalam perencanaan dan penganggaran atau “perencanaan dan penganggaran hijau”

“Perencanaan dan penganggaran hijau” atau dikenal dengan istilah Green Planning and Budgeting (GPB) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dari pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Upaya pencegahan dan penanganan kerusakan lingkungan selama ini tidak komprehensif. Terkesan bahwa langkah preventif dan konservasi dari proses deforestasi hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana.

Padahal sebagian besar kebakaran hutan terjadi karena pembukaan lahan besar-besaran oleh industri, utamanya kelapa sawit, sehingga Kementerian Perindustrian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) seharusnya bertanggung jawab. Hal yang sama juga terjadi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Perencanaan dan penganggaran hijau mengharuskan adanya komitmen dari seluruh kementerian/lembaga serta SKPD untuk memasukkan agenda kelestarian lingkungan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Semua lembaga negara, jika menggunakan pendekatan GPB, tidak diperbolehkan merencanakan dan menganggarkan program yang berdampak buruk terhadap lingkungan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Perindustrian misalnya, harus mengindentifikasi perusahaan/investor yang berpotensi merusak lingkungan. Paradigma pembangunan harus menempatkan lingkungan di atas pertumbuhan ekonomi meskipun dengan risiko kehilangan investor.

Di level daerah, pemerintah daerah (provinsi dan kab/kota) harus melakukan hal serupa. Semua SKPD harus mengintegrasikan isu kerusakan lingkungan, terutama daerah dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi, dalam semua perencanaan dan penganggaran.

Semua SKPD harus mengambil peran dan tidak menyerahkan persoalan lingkungan hidup hanya pada SKPD tertentu. Pemerintah daerah dapat memulai hal tersebut pada level perumusan rencana tingkat desa (musyawarah pembangunan tingkat desa), hingga Musrenbang tingkat provinsi.

Pada musyawarah desa, pemerintah daerah dapat melakukan diskusi intensif dengan tokoh masyarakat dan pemerintah desa untuk menyamakan persepsi tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan memasukkanya ke dalam rencana pembagunan desa.  Dari diskusi tersebut, memungkinkan untuk menghasilkan program pembangunan dan dimasukkan ke dalam APBDesa. Jika program tersebut membutuhkan anggaran lebih besar, pemerintah daerah dapat memasukkannya ke dalam APBD provinsi atau kab/kota.

Selama ini, komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan masalah kerusakan lingkungan, spesifik tentang kasus kebakaran hutan, masih rendah. Buktinya, kebakaran hutan di Pulau Kalimantan dan Sumatera sudah terjadi setidaknya 10 tahun terakhir atau dengan kata lain setiap tahun kedua pulau besar tersebut harus menghirup udara tidak sehat akibat kebakaran hutan.

Upaya pencegahan masih sangat lemah dan mengandalkan swadaya masyarakat. Jika pemerintah menyadari bahwa salah satu penyebab kebakaran hutan adalah pembukaan lahan oleh perusahaan, seharusnya pemerintah daerah bisa melakukan penolakan.

Selain kasus pembukaan lahan, penebangan liar termasuk penyebab deforestasi paling tinggi di Indonesia. Parahnya, deforestasi di Indonesia sebagian besar merupakan akibat dari suatu sistem politik dan ekonomi yang korup, menganggap sumber daya alam, khususnya hutan, sebagai sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi (Forest Watch Indonesia Dan Global Forest Watch, 2001).

Jika menggunakan pendekatan GPB, pemerintah seharusnya menjalin kerja sama dengan lembaga hukum seperti kepolisian dan kejaksaan untuk bersinergi dan memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran di masing-masing institusi telah memprioritaskan agenda penanganan kasus deforestasi.

Kasus penebangan liar terjadi karena tidak ada pengawasan intensif dalam kawasan hutan. Kurangnya pengawasan disebabkan karena sumberdaya manusia polisi hutan (jagawana) masih minim jika dibandingkan dengan luas hutan Indonesia. Hal tersebut diperparah dengan keterbatasan peralatan pengawas dan persenjataan.

Menambah alokasi anggaran untuk meingkatkan kuantitas dan kualitas SDM manusia polisi hutan seharusnya masuk dalam perencanaan dan penganggaran. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam mencegah terjadinya pembalakan liar dengan skema pembiayaan yang tepat.

Dengan kata lain, pencegahan dan penanganan kasus pengrusakan lingkungan tidak bisa lagi dilakukan secara parsial tapi harus melibatkan semua elemen (kementerian/lembaga, SKPD, dan masyarakat)

Pelibatan semua lembaga negara dan masyarakat harus dibuktikan dalam bentuk Green Planning and Budgeting (GPB). Dalam dokumen tersebut, pemerintah dan masyarakat harus mengkomparasi setiap usulan program dan dampaknya terhadap lingkungan. Pemerintah tidak boleh lagi membuat perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan nalar ekonomi semata dan mengabaikan nalar lingkungan.

Dengan demikian, pemerintah harus menghitung dengan teliti dampak ekologis dari setiap kebijakan publik (utamanya ekonomi) yang mereka ambil.

 

Sumber : http://www.qureta.com/post/skema-perencanaan-dan-penganggaran-hijau

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prev Post Next Post