Sistem Bantuan Hukum Di Indonesia Dan Perkembangannya

March 22, 2016Admin

Sejak diberlakukannya UUD 1945 sekitar tujuh puluh tahun lalu, konsep negara hukum dalam berbangsa dan bernegara menjadi pilihan ideal di indonesia. Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah persamaan derajat bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law), pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

 

Di sisi lain, indonesia merupakan negara yang sangat majemuk dari segi sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Di samping menjadi modal dasar bagi bangsa yang besar, kemajemukan ternyata melahirkan aneka persoalan yang kompleks. Ketimpangan pembangunan mengakibatkan kesenjangan sosial. Efek lanjutannya, kesenjangan sosial kerap berpengaruh terhadap ketimpangan masyarakat dalam memperoleh keadilan.

 

Ini menjadi tantangan sendiri terutama bagi penyelenggara negara yang diberi mandat oleh konstitusi untuk memberi jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negaranya tanpa adanya diskriminasi.

 

Di indonesia banyak terjadi masyarakat miskin kesulitan mendapat akses terhadap keadilan (access to justice) karena pada umumnya mereka buta hukum. Mereka bahkan tidak tau kalau mereka punya hak hak sebagai warga negara di hadapan hukum. Mereka umumnya tidak mampu membayar advokat jika berhadapan dengan persoalan persoalan hukum baik pidana maupun perdata.

 

Oleh karena itu eskalasi ketimpangan penegakan hukum terutama yang menimpa masyarakat yang bukan dari arus utama (mainstream) dan kelompok minoritas yang kerap kehilangan keadilan yang mestinya mereka dapatkan. Karena praktek hukum yang ada cenderung lebih berpihak kepada pemegang kekuasaan, pemilik modal dan kekuatan mayoritas.

 

Diperlukan suatu sistem bantuan hukum yang dapat mengatasi berbagai persoalan ketimpangan penegakan hukum di negara ini yang dengan sistem itulah prinsip equality before the law dapat ditegakkan dan negara hukum dapat benar benar terwujud.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prev Post Next Post