Potret Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma

January 5, 2017Admin

Pemberian bantuan hukum secara cuma – cuma bagi masyarakat indonesia sebenarnya sudah dikenal dalam berbagai praktik peradilan.

Dalam konteks hukum pidana, pemberian bantuan hukum tidak hanya didasarkan pada kemampuan ekonomi si pelaku, tetapi didasarkan pula kepada sanksi pidana yang diancamkan dengan hukuman pidana 5 tahun atau lebih, maka demi hukum, negara wajib memberikan bantuan hukum bagi pelaku/tersangka/terdakwa dalam setiap tahapan pemeriksaan peradilan. Konsekuensinya, aparat penegak hukum, yakni polisi [penyelidik/penyidik], penuntut umum dan hakim wajib untuk memberikan bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa dengan cara menunjuk penasihat hukum.

Meski demikian, ada temuan yang cukup memprihatinkan. Pada umumnya warga negara yang sedang berhadapan dengan masalah hukum merasa tidak puas saat didampingi penasihat hukum hasil penunjukkan tersebut. Mereka berpendapat bahwa pengacara atau penasihat hukum hasil penunjukkan itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban negara dalam memberikan layanan bantuan hukum, tanpa memberikan informasi hukum penting yang terkait dengan masalah hukum yang sedang meraka hadapi. Waktu untuk berkonsultasi dengan pengacara atau penasihat hukum itu hampir tidak ada. Dampaknya, mereka hanya pasrah menjalani proses hukum. Mereka menyerahkan sepenuhnya nasib mereka kepada aparat penegak hukum yang sedang memproses pemeriksaan perkara hingga putusan dijatuhkan kepadanya.

Dalam konteks hukum perdata, pemberian bantuan hukum secara gratis juga tersedia. Masyarakat miskin dapat mengajukan tuntutan atas haknya yang dilanggar oleh orang lain dengan cara mendaftarkan gugatannya di pengadilan secara pro deo atau tanpa dipungut biaya perkara. Namun masalah akut yang dihadapi masyarakat miskin bukan hanya lemah dari segi ekonomi, namun juga lemah dari segi pengetahuan tentang hukum.

Pada umumnya mereka buta hukum. Mereka kesulitan bahkan tidak mampu merumuskan kepentingan hukum keperdataannya dalam surat gugatan. Mereka juga tidak tau prosedur berperkara secara perdata di pengadilan. Di sisi lain, majelis hakim dalam menangani perkara perdata bersifat pasif. Pengadilan juga harus independen dan tidak boleh berat sebelah, sehingga pengadilan tidak di izinkan membantu masyarakat pencari keadilan meskipun berstatus masyarakat miskin membuatkan gugatan, jawaban, atau dokumen dokumen lainnya untuk proses persidangan.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prev Post Next Post