Perwakilan DPR RI: Tolak Relokasi, Bangun Rekonsiliasi!

May 24, 2013Admin

alt

Melindungi dan mengayomi masyarakat adalah kewajiban aparat pemerintah. Dan apabila ada konflik pada masyarakat, sesuai Undang-Undang, pemerintah bertanggungjawab penuh untuk melakukan rekonsiliasi dan merukunkan kembali masyarakat. Karena itu, tindakan sepihak Pemkab Sampang yang hendak merelokasi warga Syi’ah Sampang yang menjadi korban aksi kekerasan kelompok anti kebhinekaan dan terkatung-katung nasibnya selama 9 bulan di GOR Sampang jelas merupakan tindakan inkonstitusional dan melanggar hukum.

Ketidakberpihakan aparat yang mestinya mengayomi rakyatnya tanpa pilih kasih inilah, yang akhirnya membuat ulama Syi’ah se-Indonesia pada hari Selasa 14 Mei 2013 mendatangi kantor DPR RI untuk orasi damai dan mengutarakan tuntutannya agar pemerintah melindungi Muslim Syi’ah Sampang. Dalam pertemua ini, Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan bahwa relokasi bukanlah solusi dan menyatakan pihaknya akan memanggil Anggota DPRD, Bupati Sampang, juga Gubernur Jatim yang bertanggungjawab.alt

Sehari setelah keputusan ini, Tim Sosialisasi MPR yang diketuai oleh Dr. M. Ja’far Habsyah dari ketua Fraksi Partai Demokrat berkunjung ke GOR Sampang untuk melihat lebih jauh kondisi pengungsi Syi’ah Sampang. Selain Dr. Ja’far Habsyah, datang juga dalam rombongan Eva Sundari, Anggota DPR RI Komisi III Fraksi PDIP, Abraham dari DPD RI Komisi II, Hermanto dari Fraksi PKS, serta beberapa perwakilan anggota DPR RI lainnya.

Di depan para pengungsi, pihak DPR RI mengatakan menolak relokasi pengungsi Syi’ah Sampang karena bertentangan dengan 4 Pilar berbangsa dan bernegara , yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan terutama Bhineka Tunggal Ika yang menegaskan bahwa kebhinekaan adalah aset bangsa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi demi persatuan bangsa Indonesia.

Karena itu, pihak DPR RI menegaskan bahwa mereka menolak relokasi dan menyetujui mesti diadakan rekonsiliasi. Mereka berencana akan memanggil perwakilan GOR, Perwakilan kelompok intoleran, Bupati, dan Gubernur yang berkaitan dengan masalah ini. Keputusan ini tentu membuat gembira dan kembali membangkitkan harapan para pengungsi yang sudah berbulan-bulan terkatung-katung nasibnya dan bahkan terancam akan diusir secara sistematis dari kampung halamannya oleh kelompok anti kebhinekaan. (YLBHU/JA)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prev Post Next Post