Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)

March 22, 2013Admin

http://lbhuniversalia.org/images/stories/152526_gerejaluar.jpg

Menyikapi Pembongkaran Rumah Ibadah HKBP Setu, Bekasi

 

Kamis (21/3) tepatnya pukul 13.30 WIB, Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jemaat Setu di Jalan MT Haryono Gang Wiryo, Rt 05/02 Desa Taman Sari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi dibongkar oleh Satpol PP Pemkot Bekasi. Keputusan pembongkaran tersebut didahului dengan penyegelan gedung gereja oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi pada Kamis, 7 Maret 2013 lalu. Dengan alasan pembangunan gedung ibadah melanggar Perda Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan Pasal 8 ayat 1 huruf C, maka Pemkot Bekasi melakukan pembongkaran bangunan Rumah Ibadah HKBP Setu.

Bangunan yang selama ini dipakai untuk beribadah oleh jemaat HKBP di Setu, sudah didirikan tahun 1999 dan memiliki 185 Kepala Keluarga atau 627 jiwa. Proses pengajuan IMB sudah dilakukan sejak 2011. Sedangkan persyaratan pendirian tempat ibadah berdasarkan PBM juga sudah dipenuhi. Sejauh ini, pihak HKBP mengaku sudah mendapat surat pernyataan tidak keberatan dari 83 warga sekitar dan telah mengajukan surat izin rekomendasi ke Kepala Desa Taman Sari sejak November 2011. Pengajuan dibalas dengan surat penolakan dan permintaan penghentian pembangunan karena tidak sesuai PBM 2 Menteri. Mereka juga dipersilahkan mengurus izin sesuai PBM.

Mengacu isi surat Kepala Desa, pengurus gereja lalu melakukan sosialisasi kembali kepada warga sekitar gereja dan mendapat 89 surat pernyataan tidak keberatan disertai foto dan tandatangan. Setelah itu kembali diajukan ke Kepala Desa. Anehnya, sampai sekarang surat itu tidak pernah ada jawaban. Setelah peristiwa itu, eskalasi penolakan dari sejumlah kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu makin meningkat. Muspika Tingkat Kecamatan juga pernah menggelar sejumlah pertemuan dan salah satu keputusan berisi penolakan pendirian gereja. Tapi keputusan itu diambil di bawah tekanan aksi massa ratusan kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu. Mengapa tiba-tiba ada penolakan? Apakah penolakan itu berasal dari masyarakat sekitar atau ada upaya mobilisasi dari luar wilayah, hal mana merupakan modus yang terjadi dalam setiap aksi penolakan pendirian rumah ibadah (baca: gereja)?

Berdasarkan fakta pembongkaran HKBP Setu tersebut, maka pada kesempatan ini MPH PGI menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

1.      PGI menyatakan rasa prihatin dan kekecewaan yang mendalam atas pembongkaran rumah ibadah HKBP Setu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Sebab rumah ibadah itu adalah sarana publik yang harus dijaga oleh negara (dhi. Pemerintah). Karena itu, Pemerintah harus lebih arif dan bijaksana dan tidak masuk dalam ketegangan berbau agama yang sengaja didorong oleh kelompok-kelompok masyarakat yang intoleran. Pemerintah juga semestinya tak boleh tunduk terhadap kehendak kelompok-kelompok intoleran.

2.      PGI menilai bahwa pembongkaran rumah ibadah itu cacat hukum. Sebab Pemerintah Kabupaten Bekasi semestinya menjamin hak beribadah dan beragama warganya, dalam hal ini hak memiliki tempat beribadah. Oleh karena itu, Pemerintah seharusnya mempermudah perijinan, bukan malah mempersulit.

3.      Bahwa tidak ada sedikitpun maksud dan tujuan warga gereja HKBP Setu (dan gereja-gereja pada umumnya) untuk mendirikan rumah ibadah (Gereja) dengan cara melangkahi hukum. Justru pembangunan rumah ibadah selalu mengikuti prosedur hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Faktanya, proses penerbitan IMB oleh pemerintah, tidak semulus dengan yang diharapkan masyarakat selama ini. Itulah yang dialami HKBP Setu selama 13 tahun. Tugas pemerintah sesuai dengan PBM adalah MEMFASILITASI jika terjadi kendala terkait pendirian rumah ibadah, bukan malah MEMBONGKAR.

4.      Terkait pemberitaan bahwa pembongkaran dilakukan karena pendirian rumah ibadah HKBP Setu meresahkan masyarakat adalah alasan yang sengaja dibuat dan terus dibangun oleh pemerintah dan kelompok intoleran untuk menghalangi ekspresi kebebasan beribadah dari warga negara lainnya. Warga HKBP Setu adalah juga warga Negara Republik Indonesia yang melakukan tanggung jawab mereka sebagai warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi. Karena itu mereka harus diperlakukan sama dengan warga negara lain sesuai prinsip Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkeadilan tanpa diskriminasi.

5.      PGI meminta kepada masyarakat Bekasi untuk bersikap saling terbuka sebagai warga bangsa dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada banyak persoalan bangsa yang mesti ditangani bersama dengan saling bahu-membahu dan bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Jangan mudah terprovokasi oleh hal-hal yang bisa merusak tatanan kehidupan bersama yang selama ini sudah berlangsung harmonis.

 

Demikian pernyataan dan himbauan PGI agar dapat menjadi perhatian kita bersama sebagai Warga Bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

 

Jakarta, 22 Maret 2013

 

Biro Penelitian dan Komunikasi PGI

 

 

 

Pdt. Henrek Lokra

Kepala Biro

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prev Post Next Post