Perda Bantuan Hukum : Sebuah Keniscayaan

January 6, 2017Admin

Peran pemerintah daearh baik tingkat provinsi maupun kota sangat penting untuk mendukung layanan bantuan hukum. Ini karena masyarakat miskin dan buta huruf tersebar di berbagai wilayah, yang sulit dijangkau pemerintah pusat.

Pemerintah daerah dapat berperan aktif memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan, dengan membuat program kegiatan lembaga bantuan hukum.

Saat ini program bantuan hukum  bagi rakyat miskin di daerah Рdaerah sebenarnya telah lebih dahulu ada. Namun hal itu merupakan prakarsa dari kepala daerah masing masing. Contohnya, seperti  di sumatera selatan, sumatera barat, sulawesi tengah, dan jawa tengah. Di daerah tersebut, bantuan hukum menjadi kebijakan kepala daerah melalui peraturan gubernur atau keputusan gubernur.

Program dan kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di daerah perlu memiliki landasan hukum yang lebih kuat, yang merupakan kesepakatan pihak eksekutif dan legislatif. Konhkretnya bisa berupa peraturan daerah yang mengatur tentang program penyelenggaraan dan pendanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 UU Bantuan Hukum, yaitu :

1. Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat [1] diatur dengan peraturan daerah.

Salah satu pemerintah daerah yang telah memiliki perda tentang penyelenggaraan bantuan hukum adalah provinsi jawa timur, yaitu perda provinsi jawa timur nomor 9 tahun 2012. Perda jawa timur ini perlu dicontoh oleh daerah daerah lainnya di indonesia.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prev Post Next Post