Penuhi Hak Perempuan Korban atas Pemulihan dan Pengusutan Tuntas Konflik Sampang

September 3, 2012lbhu

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengingatkan bahwa Pemerintah perlu memberikan perhatian serius pada kondisi perempuan di pengungsian Sampang dan mengusut tuntas konflik Sampang dengan tidak menyederhanakan atau bahkan menyepelekannya menjadi sekedar isu konflik keluarga. Pengusutan tersebut dimaksudkan untuk menemukenali akar masalah dan dampaknya pada warga negara secara komprehensif.

Hasil pengusutan menjadi dasar menyusun langkah penanganan yang terkait proses hukum atas aktor-aktor yang bertanggungjawab, pemulihan hak-hak korban secara komprehensif, jaminan tidak berulang dan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

Permintaan ini didasari pada hasil pemantauan Komnas Perempuan pada peristiwa Sampang sebelumnya pada 29 Desember 2011 yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dari peristiwa pada bulan Agustus 2012. Temuan pemantauan menunjukkan bahwa pemerintah setempat cenderung mengabaikan kebutuhan pemulihan perempuan pengungsi, terutama pemulihan dari trauma.

Trauma healing juga menjadi kebutuhan perempuan dan masyarakat pada umumnya di daerah yang menjadi lokasi kekerasan. Pemulihan ini menjadi prasyarat pemenuhan hak konstitusional yang sempat terkoyak, khususnya hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Lebih lanjut, untuk kepentingan pemulihan korban, Komnas Perempuan meminta Pemerintah menjamin akses pengungsi pada bantuan dan jaminan keamanan bagi para pekerja kemanusiaan.

Mengenai usulan pengusutan ulang, hasil pemantauan Komnas Perempuan menunjukkan indikasi kuat bahwa peristiwa di Sampang adalah lebih serius dari sekedar pertikaian keluarga. Komnas Perempuan berpendapat bahwa konflik Sampang merupakan akumulasi antara konflik yang terjadi dalam komunitas yang berbasis pada cara beragama dan diperburuk dengan konflik individu dalam keluarga, konflik kepentingan politik baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional serta diperparah dengan perbedaan pandangan antara Syiah dan Sunni di tingkat internasional.

Keberulangan intimidasi dan kekerasan terhadap komunitas Syiah di Sampang menandakan ketidakberdayaan, bahkan di beberapa bagian justru muncul keberpihakan pada kelompok mayoritas, baik dari pemerintah daerah maupun aparat keamanan yang jelas telah melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

Dalam kasus di Sampang, hak konstitusional yang terlanggar antara lain jaminan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya itu, jaminan rasa aman, hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas tempat tinggal dan mobilitas merdeka di wilayah Republik Indonesia.

Komnas Perempuan berpendapat bahwa jika pemerintah tidak sungguh-sungguh dan jujur dalam mengungkapkan peristiwa Sampang akan menghalangi pemenuhan hak-hak korban dan berpotensi menyebabkan peristiwa serupa berulang baik di Sampang maupun di daerah lainnya. Perempuan dan anak-anak yang menjadi korban, baik secara langsung maupun tak langsung, juga akan dirugikan dengan penanganan kasus yang tidak tepat.

Lebih lanjut, Komnas Perempuan khawatir bahwa informasi sepenggal tentang peristiwa Sampang akan merintangi proses hukum pada sejumlah aktor yang menggunakan kondisi tersebut untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Juga, mengalihkan perhatian masyarakat dari akar persoalan dan dampaknya terkait pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk bebas dari kekerasan, diskriminasi dan kemerdekaan beragama.

Pengusutan perlu dilakukan oleh tim independen yang melibatkan unsur masyarakat, di samping negara, dan juga perlu menghargai temuan maupun melibatkan tiga institusi HAM nasional, yaitu Komnas Perempuan, Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini juga penting untuk mengakhiri kontroversi yang ada di masyarakat selama satu minggu terakhir. Mengingat urgensi dari pengungkapan ini, Komnas Perempuan mengajak semua pihak, khususnya pemerintah, DPR RI, DPD RI, aparat penegak hukum dan masyarakat, untuk mendukung gagasan pengusutan ulang.

 

Kontak Narasumber Komnas Perempuan:

Masruchah, Wakil Ketua, 0811843297

Husein Muhammad, Komisioner, Ketua Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi Hukum Nasional (GK PKHN), 08122209905

Andy Yentriyani, Komisioner, Ketua Sub Komisi Partisipasi Masyarakat, 081317128173

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prev Post Next Post