Pemerintah Lembek dan Lamban, Kekerasan SARA Terus Terjadi

November 1, 2012lbhu

KEKERASAN yang diprovokasi isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) terus terjadi di Indonesia. Terakhir, pada Rabu (31/10) pukul 20.00 WIT, segerombolan orang menyerang warga Syiah di Marikurubu, Ternate Tengah, Maluku Utara. Gerombolan itu merusak rumah dan memukuli serta menganiaya warga Syiah. Belum lama berselang, Sabtu (27/10), puluhan ribu warga Desa Agom, Kalianda, Lampung menyerbu warga Desa Balinugra, Way Panji, Lampung, juga karena terprovokasi isu SARA.

Kekerasan beraroma SARA terus terjadi karena Pemerintah lembek menegakan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang. Konstitusi jelas menjami hak hidup setiap warga negara di mana pun di Tanah Air. Setiap warga negara juga berhak mendapatkan keamanan dan jaminan atas keselamatannya. Namun, Pemerintah dan pemerintah daerah kerap gamang bertindak jika kekerasan melibatkan kelompok mayoritas. Bahkan tak jarang, aparatur Negara tak memberi perlakuan adil dan seimbang kepada kelompok minoritas yang menjadi korban kekerasan.

Hal itu jelas membuat para pelaku dan otak kekerasan merasa mendapatkan pembenaran atas kejahatan mereka.

Selain itu, Pemerintah dan pemerintah daerah lamban menyelesaikan sejumlah kasus kekerasan berlatar SARA. Contohnya terlihat jelas di Sampang. Sudah lebih daripada dua bulan, warga Syiah Sampang berada di pengungsian. Mereka menunggu dalam ketidakpastian. Kondisi ini sangat mengganggu pemulihan fisik dan mental pengungsi pasca kekerasan yang terjadi pada 26 Agustus 2012.

Pemerintah daerah seakan membiarkan kondisi tersebut. Aparatur Negara di daerah lumpuh, tak mampu memberi solusi adil bagi korban kekerasan di Sampang. Ironisnya, Pemerintah tidak berinisiatif mengambil-alih untuk mengatasi kelumpuhan itu. Bahkan, yang ada di benak para pemimpin di Sampang dan Jawa Timur hanyalah merelokasi warga Syiah, sesuatu yang melanggar Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Kelambanan Pemerintah telah melahirkan ketidakadilan dan ketidakamanan di sisi korban, mengurangi kepercayaan rakyat kepada Pemerintah, dan berpotensi memicu disintegrasi bangsa.

“Karena itu, kami mendesak Pemerintah bertindak tegas dan cepat. Amanat Konstitusi harus ditegakkan sedangkan perintah undang-undang untuk melakukan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi dalam menangani kasus kekerasan harus segera dilaksanakan,” kata Direktur Eksekutif YLBHU Hertasning Ichlas.[]

 

Jakarta, 1 November 2012

 

Hertasning Ichlas, SH, MH

Direktur Eksekutif

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prev Post Next Post