PBB : Mengawasi Pelaksanaan Prinsip non Diskriminasi

January 10, 2017Admin

PBB membentuk tiga cara untuk memantau kemajuan pelaksanaan HAM yaitu melalui :

 

1. Piagam PBB

Prosedur penegakkan hak asasi manusia ini dibentuk berdasarkan piagam PBB, yang memandatkan anatar lain “Mendorong penghormatan universal dan diterapkannya hak asasi dan kebebasan dasar manusia”. Mekanisme ini dilakukan diantarannya melalui Komisi HAM PBB dan laporan periodik/berkala.

2. Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional

Mekanisme ini adalah mekanisme pengajuan yang dibentuk berdasarkan perjanjian atau konvensi HAM internasional. Seperti diketahui perjanjian internasional mengikat negara – negara dan berlaku ketika sejumlah negara yang menandatanganinya telah meratifikasi perjanjian tersebut. Demikian pula dengan perjanjian – perjanjian hak asasi manusia. Setidaknya terdapat delapan komite HAM penting yang memberi mekanisme bagi penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. Mekanisme itu dipusatkan pada komite atau badan tertentu untuk mempelajari sejauh mana perjanjian tersebut diterapkan. Komite – komite tersebut adalah :

A. Komite Hak Asasi Manusia dibentuk pada tahun 1967 untuk memonitor pelaksanaan konvensi hak sipil dan politik.

B. Komite Hak Ekonomi Sosial Budaya untuk mengawasi pelaksanaan konvensi hak ekosob

C. Komite untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial untuk mengawasi pelaksanaan konvensi penghapusan diskriminasi ras

D. Komite untuk Penghapusan Diskriminasi Perempuan untuk mengawasi pelaksanaan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

E. Komite Anti Penyiksaan untuk mengawasi pelaksanaan konvensi anti penyiksaan, hukuman kejam dan tidak bermartabat.

F. Komite Hak Anak untuk mengawasi pelaksanaan konvensi hak anak

G. Komite Buruh Migran untuk mengawasi pelaksanaan konvensi buruh migran

H. Komite Penyandang Cacat untuk mengawasi pelaksanaan hak – hak penyandang cacat

 

Mekanisme perjanjian internaional dilakukan melalui :

1 . Pelaporan

Pelaporan adalah mekanisme yang terdapat pada delapan komite tersebut. Mekanisme ini dibangun oleh komite yang bersangkutan untuk memantau penerapan kewajiban negara pihak. Hal ini dilakukan melalui berbagai laporan yang wajib disampaikan oleh negara pihak dalam periode tertentu pada komite bersangkutan. Komite mengadakan pertemuan secara periodik di antara mereka sendiri dan pertemuan delegasi negara pihak.

2. Pengaduan Individual

Beberapa konvensi antara lain Konvensi Hak Sipil dan Politik, Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Ras, dan Konvensi Buruh Migran memberi wewenang pada komite untuk menerima dan memeriksa pengaduan yang disampaikan secara individual.

3. Pengaduan antar Negara

Pengaduan dilakukan oleh negara pihak terhadap negara pihak lainnya yang dianggap melanggar kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Negara yang menerima komunikasi wajib memberi tanggapan, jika tidak negara pengadu dapat membawa masalah ini kepada badan perjanjian yang berwenang. Badan itu kemudian mencari pemecahan yang dapat diterima kedua belah pihak.

4. Mekanisme Investigasi

Mekanisme ini terdapat dalam konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan konvensi anti penyiksaan. Konvensi yang memberi wewenang pada komite untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran hak asasi, dengan syarat pelanggaran tersebut bersifat berat atau sistematis. Hasil dari penyelidikan bersifat rahasia sampai proses penyeledikan berakhir. Komite kemudian menyerahkan kepada negara yang bersangkutan melalui sekretaris jenderal PBB. Enam bulan setelah itu, komite dapat melakukan langkah – langkah untuk menindak lanjuti hasil laporan itu bersama negara yang bersangkutan.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prev Post Next Post