Menyaksikan Ketidakadilan

April 2, 2013Admin

altMenyaksikan Ketidakadilan

Oleh Hertasning Ichlas

NAMANYA Tajul Muluk, berusia 39 tahun. Dia seorang ustad berpaham Syiah dan aktivis sosial yang terkenal baik dan berperangai lembut. Tajul anak kiai terpandang yang kemudian disesatkan dan dikriminalisasi karena keyakinannya di kampungnya sendiri, Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Omben, Sampang.

Semula dirinya dan warga Syiah hanya kerap diintimidasi dan diancam keselamatannya oleh sekelompok pihak yang tak suka dengan sepak terjang Tajul Muluk. Sebagai solusinya, Tajul rela terusir ke luar Sampang. Dia menuruti kehendak itu demi kepentingan ratusan pengikut Syiah dan murid pesantrennya. Lebih lagi, dia melakukan itu demi ketentraman kampungnya.
Namun tiba-tiba pada 29 Desember 2011, jauh dari tempat pengucilannya, Tajul mendengar pesantren, mushalla, koperasi, rumahnya, rumah ibunya dan saudara-saudaranya dibakar ratusan orang dari luar kampungnya seraya berteriak ingin membunuh di depan polisi yang kewalahan tak berdaya.

Kejadian ini mengagetkan warga kampungnya dan warga Omben umumnya yang sebagian besarnya tak tahu apa-apa dan tetap menganggap Tajul seorang kiai dengan pribadi yang baik dan dekat dengan warga. Lebih lagi, kejadian itu mengagetkan dunia, terutama ratusan juta muslim Syiah yang merasa melihat diri mereka sendiri dalam penindasan itu.

Pembakaran itu mengakibatkan pengungsian 350an warga muslim Syiah lebih dua pekan lamanya ke Sampang. Dalam pengungsian, mereka kehilangan hak-hak dasar, kerap dilecehkan aparat pemerintah karena keyakinannya, dan yang paling menyakitkan, mengetahui harta benda di rumah mereka telah dijarah. Mungkin sebagai “hukuman” karena keyakinannya, sehingga polisi tak merasa perlu  melakukan tindakan.

Ketika pengungsi itu hendak pulang ke rumah, dengan perasaan separuh terusir, mereka bersitegang dengan aparat dan pemerintah daerah karena tak bisa menjamin keamanan mereka, bahkan cenderung menyalahkan mereka. Saat di rumah, mereka menyaksikan alat produksi mereka: harta benda, hewan ternak, cangkul, arit, parang, raib dijarah.

Aktivitas mereka kerap diintimidasi lebih keras lagi. Sebagian buruh telah dipecat majikannya karena keyakinannya. Meski telah pulang ke kampungnya, tetapi apa yang disebut “kampung” kini telah kehilangan kebebasannya terutama untuk mencari nafkah.

Tidak cukup sampai di situ, pembakaran, penyerangan dan pembunuhan terjadi lagi pada 26 Agustus 2012. Aksi kali ini lebih brutal. 1 orang tewas dikeroyok. 48 rumah terbakar, 260an warga harus mengungsi. Pada peristiwa Sampang I & II telah terjadi perusakan dan pembakaran terhadap properti komunitas Syiah di  Desa Karang Gayam dan Blu’uran Sampang pada 49 titik.
143 KK (600an orang) Muslim Syiah di Desa Karang Gayam dan Blu’uran Kecamatan Omben sampai sekarang masih terancam hak hidup dan jaminan keamanan usai pembakaran, penyerangan, dan pengungsian Sampang I & II.

Jumlah kerugian materiil kasus Sampang I dan II senilai Rp 7,3 milyar. Semenjak pembakaran, penyerangan dan pengungsian Kasus Sampang I (29 Des 2011) dan Sampang II (26 Agus 2012) korban Muslim Syiah menderita kerugian materiil dan perdata yang serius. Sampai tulisan ini ditulis (27 Maret 2013) belum ada program restitusi (ganti rugi) dan repatriasi (kompensasi) yang dilakukan negara terhadap kasus Sampang I dan II.

Di negara yang lebih beradab dan adil, kita tak akan gamang menyebut pengikut Syiah itu sebagai korban. Dan menyaksikan bagaimana hukum akan segera menangkap pelaku pembakaran, aktor penggerak dan penyuruh ¾termasuk menindak setiap pidato kebencian dari mereka yang ingin mengobarkan pengkafiran dan kekerasan atas nama agama.

Kita seharusnya melihat bagaimana negara dan kepemimpinan politik mengambil sikap tegas dan keras memisahkan urusan kesesatan yang pelik dari keadilan hukum. Tetapi kita tahu, negara seperti itu mungkin telah terkubur bersama seluruh pembiaran negara dan kebiadaban manusia yang mengaku bertuhan terhadap golongan minoritas dan kelompok rentan yang selama ini kita saksikan. Dimana negara hanya bersedia menjadi penonton.

Alih-alih menangkap pelaku pembakaran dan aktor penggerak kekerasan, negara memilih menahan dan kemudian mengkriminalisasi korban bernama Tajul Muluk dengan dalil penodaan agama 156a KUHP dan atau perbuatan tidak menyenangkan pasal 335 ayat 1 KUHP di Pengadilan Negeri (PN) Sampang. Seluruh proses hukum mulai dari  penahanan, P21, pelimpahan berkas, dan persidangan pertama (24/04/12) berlangsung sangat cepat kurang dari satu pekan. Begitu cepatnya sehingga banyak keganjilan dan cacat dalam prosedur pelaksanaannya.

Langkah serba-cepat itu didukung oleh keluarnya fatwa sesat terhadap ajaran Tajul Muluk oleh Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) dan keputusan tiba-tiba BakorPakem Sampang tentang ajaran yang dibawa Tajul Muluk sebagai sesat dan menyesatkan untuk kemudian dilarang. Meskipun kita tahu, tak ada fatwa dan selembar pun surat penyesatan Syiah telah dikeluarkan oleh MUI dan bahkan oleh majelis ulama seluruh dunia tentang Syiah. Justru yang ada adalah sebaliknya.

Hasil temuan kuasa hukum Tajul Muluk mengatakan, betapa ada begitu banyak tekanan terhadap kepolisian dan kejaksaan telah dilakukan oleh  Bupati Sampang, Kepala Bakesbangpol dan Plt Kementrian Agama Sampang terhadap kasus ini.
Berkali-kali pula didapatkan melalui keterangan kuasa hukum Tajul Muluk, Bupati Sampang Noer Tjahya menjadikan sentimen kebencian terhadap Tajul Muluk dan ajaran Syiah sebagai bagian dari kampanye politiknya mendekati Pilkada Sampang di akhir tahun ini.

Di PN Sampang, Tajul dihukum 2 tahun penjara dengan dalil melakukan penodaan agama sebagaimana diatur pasal 156a KUHP dengan dakwaan mengajarkan Alquran yang tidak asli. Meskipun dasar dakwaan itu sangat lemah sekali. Proses banding yang dilakukan Tajul Muluk untuk mencari keadilan justru memunculkan ketidakadilan. Bahkan dua kali lipat.
Keputusan banding menghukum Tajul Muluk lebih berat dua kali lipat menjadi 4 tahun penjara. Hakim banding menganggap Tajul Muluk turut berkontribusi melahirkan kerusuhan pada pembakaran dan kekerasan di kasus Sampang II, betapa pun saat itu Tajul Muluk sebenarnya sedang tak berdaya di tahanan LP Sampang.

Puncak dari ketidakadilan adalah saat kasasi Tajul Muluk diputus tanggal 3 Januari 2013 oleh Mahkamah Agung yang mengukuhkan vonis hakim banding terhadap Tajul Muluk. Sempurnalah sudah ketidakadilan. Ketika korban yang sudah ditindas secara sosial, justru ditimpakan hukuman pidana oleh sebentuk peradilan sesat yang berdalih penodaan agama. Kasus ini mengajarkan bahwa perbedaan sinonim dengan penodaan dan karenanya pemidanaan.

Sekarang sudah lebih dari 7 bulan, semenjak pembakaran kedua 26 Agustus 2012, warga muslim Syiah berada di GOR Sampang sebagai pengungsi atau sebenarnya tawanan negara yang lemah dan abai menegakkan konstitusi.

Di pengungsian itu terdapat 168 orang terdiri dewasa laki-laki 56, dewasa perempuan 61, anak laki-laki 11, anak perempuan 8, balita 32. Di GOR Sampang itu, mereka mengalami depresi yang hebat. Pemerintah nasional, provinsi dan kabupaten gamang dan cenderung tak berdaya berhadapan dengan tekanan-tekanan kelompok yang menjadikan isu anti-syiah dan anti-Tajul Muluk sebagai dagangan politik.

Di tengah ketidakpastian dan ketakutan, korban kerap ditakut-takuti dengan pernyataan dari pihak pemerintah tentang isu relokasi bahkan transmigrasi. Pemda Sampang dan elit lokal masih mengeraskan isu sektarian sunni-isasi dan relokasi yang menjadi seruan para elit lokal. Seruan itu disertai ancaman akan membakar dan menyerang kembali rumah warga muslim Syiah.

Tak ada sikap kenegarawanan yang jelas dan berani dari pemerintah untuk menegakkan keadilan. Yang justru muncul terutama di tingkat pemerintah lokal adalah memandang korban pengungsi sebagai biang kerok yang pantas diusir atau dengan bahasa lebih sopan disebut relokasi. Mereka dinistakan karena berkeyakinan Syiah dan dipaksa untuk kembali menjadi muslim Sunni atau keluar dari Sampang. Ini terjadi seturut dengan penghentian jatah makan dan air yang berkali-kali dilakukan semenjak November 2012 terhadap pengungsi.

Pembela korban bersama-sama dengan pengungsi mencoba dari pintu ke pintu untuk menawarkan jalan keluar lain yakni solusi tanpa relokasi. Tapi ide ini cenderung diabaikan oleh pemeritah daerah di Sampang dan Pemprov jatim. Inti dari solusi itu adalah membawa pulang dan membangun kembali rumah pengungsi, memulihkan kohesi sosial yang telah tercabik, mengajarkan toleransi terus-menerus agar warga dapat melihat perbedaan tanpa kebencian dan memberdayakan sosial ekonomi masyarakat secara utuh bekerjasama dengan gerakan sipil. Kita ingin menjadikan kasus Sampang ini sebagai model penyelesaian konflik SARA yang lebih beradab.

Kriminalisasi terhadap Tajul Muluk dan muslim Syiah terus berlangsung dengan segala rupa intimidasi yang masih berlangsung terhadap warga Syiah di Sampang. Kasus sensitif ini adalah ujian bagi negara. Apakah negara akan membiarkan sebuah kelompok yang ingin eksis sendirian dengan pahamnya melakukan apa saja untuk mencapai caranya termasuk memainkan sentimen pilkada untuk memberangus dan memecah-belah warga dengan menjadikan kelompok minoritas sebagai sasarannya. Jika negara hanya ingin menjadi penonton, maka yang kemudian terjadi adalah penindasan, konflik yang konstan dan mungkin pembantaian.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prev Post Next Post