Mengawal Pembiayaan Pembangunan yang Ramah Lingkungan

February 14, 2017Admin

Hak Asasi Manusia dan lembaga pembiayaan tidak bisa lagi dipisahkan. Peran lembaga pembiayaan, seperti bank, untuk menerapkan standar pembiayaan ramah lingkungan bagi perusahaan sangat penting. Hal ini diungkapkan oleh ketua LPSK Abdul Haris Semendawai ketika membuka acara workshop sehari dengan tema “Sustainable Finance dan Hak Asasi Manusia Dalam Mengatasi Konflik Sumber Daya Alam” di Palembang pada Sabtu (23/04).

“Penerapan standar pembiayaan ramah lingkungan itu untuk mencegah lebih jauh terjadinya kerusakan lingkungan serta pelanggaran HAM,” lanjutnya dalam workshop yang diselenggarakan dalam rangkaian acara Pekan Nasional Lingkungan Hidup XII. Workshop, yang merupakan kerja sama ELSAM, TuK Indonesia dan Yayasan Pusaka ini, menghadirkan Ifdhal Kasim, Istiana Maftuchah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktur Belantara Papua Macx Binur.

Dalam workshop tersebut, Semendawai juga mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang telah menyusun Roadmap Sustainable Finance atau Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan pada Desember 2014 lalu. Roadmap itu sendiri diharapkan menjadi acuan bagi bank-bank dan juga lembaga keuangan non-bank untuk tidak memberikan kredit pembiayaan kepada perusahaan yang tidak melakukan due dilligence atau uji tuntas terhadap segala kemungkinan risiko yang akan terjadi dalam operasi bisnisnya.

Untuk implementasi Roadmap tersebut, dalam waktu OJK akan menerbitkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembiayaan berkelanjutan. “Peraturan ini nantinya menjadi acuan bagi lembaga pembiayaan untuk mengimplementasikan kebijakan Sustainable Finance,” jelas Istiana Maftuchah dari OJK. Dalam peraturan tersebut, tambahnya, telah masuk isu-isu lingkungan dan sosial, yang di dalamnya termasuk hak asasi manusia.

Kebijakan pembiayaan berkelanjutan ini sebenarnya juga telah diatur oleh rejim hukum internasional, salah satunya The Equator Principles yang dideklarasikan 70 lembaga keuangan dunia. Prinsip tersebut menyatakan bahwa lembaga keuangan berkomitmen untuk tidak memberikan pinjaman untuk sebuah proyek yang bernilai USD 10 juta atau lebih jika calon debiturnya tidak mematuhi aturan-aturan sosial dan lingkungan.

Dalam pengalaman Indonesia, menurut Ifdhal Kasim, World Bank juga pernah menghadapi komplain karena mendanai proyek Kedung Ombo. Kasus ini, tambahnya, akhirnya menjadi satu dorongan untuk membuat Inspection Panel yang bertugas menerima keluhan dari negara-negara di mana mereka beroperasi. “Jika nanti ada peraturan OJK tentang Sustainable Finance, maka unsur HAM harus diatur secara khusus, karena dia memiliki sistem sendiri dan kompleksitas tersendiri,” jelasnya.

Workshop ini sendiri diharapkan dapat menjadi sebuah rekomendasi bagi OJK dan masyarakat sipil untuk mengawal komitmen lembaga-lembaga keuangan untuk ramah lingkungan dan memiliki perspektif HAM, khususnya terkait dukungan pembiayaan terhadap proyek-proyek di Papua dan Papua Barat. Saat ini proyek-proyek tersebut diketahui masih meminggirkan hak-hak masyarakat lokal.

Menurut Macx Binur, perampasan lahan di Papua dilakukan oleh perusahaan HTI, perkebunan atau tambang yang mendapatkan dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan. Untuk itu, menurutnya, OJK harus menutup perusahaan yang melakukan pelanggaran HAM di Papua. “Standar-standar ini jangan hanya jadi kalimat-kalimat saja tanpa dilakukan,” tegasnya.

 

Sumber : http://elsam.or.id/2016/04/mengawal-pembiayaan-pembangunan-yang-ramah-lingkungan/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prev Post Next Post