Mengapa KPK Terbentuk

January 27, 2017Admin

Semenjak reformasi, tidak ada lembaga yang mendapatkan kepercayaan publik begitu besar seperti KPK. Tentu kepercayaan terhadap lembaga hasil buah reformasi ini datang bukan tanpa alasan. Mulai dari tujuan pembentukan KPK hingga sepak terjang KPK dalam gerakan pemberantasan korupsi telah menerbitkan harapan besar dan pada gilirannya kepercayaan masyarakat yang tinggi. Gerakan anti korupsi kini sudah menjadi perjuangan gaya hidup dari sebuah kelompok epistemik pendukung KPK. Persekutuan itu dimotori gerakan sipil : pimpinan KPK, LSM, Media, Intelektual dan sejumlah teknokrat pemerintah.

 

Aliansi ini telah berhasil menggalang solidaritas publik yang cukup kuat untuk KPK sebagai lembaga superbody dan independen yang tidak lagi berwatak ad hoc melainkan permanen. KPK memang lahir dari sebuah kesangsian. Bahwa setelah tiga puluh dua tahun rezim orde baru, lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dianggap belum mampu bahkan cenderung menjadi batu sandungan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. Upaya konvensional memberantas korupsi terbukti gagal, karena itu perlu upaya luar biasa memberantas korupsi dari sebuah badan atau komisi khusus yang optimal, profesional dan berkesinambungan.

 

Gagasan pembentukan KPK sebenarnya diawali tuntutan reformasi yang tertulis di dalam TAP MPR No. 11 Tahun 1998 tentang pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. KPK merupakan buah dari reformasi politik 1998, yang mulai diperkenalkan konsepnya sejak masa presiden BJ. Habibie yang ketika itu menginisiasi lahirnya UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

 

Menindak lanjuti amanat itu, DPR dan pemerintah kemudian membuat UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Ketika pembahasan undang – undang itulah muncul gagasan dari beberapa fraksi mengusulkan untuk menambah bab tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. [KPK]

 

Kemudian disepakati amanat pembentukan KPK akan dimuat dalam aturan peralihan di UU No 31 Tahun 1999. Aturan peralihan itu kemudian mengamanatkan agar paling lambat dua tahun setelah UU itu disahkan, KPK sudah di bentuk. Melalui pembahasan panjang di DPR, akhirnya KPK resmi dibentuk pada desember 2003 berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

 

Dalam UU tersebut disebutkan bahwa KPK dibentuk karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

 

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi dianggap belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan karena korupsi karena korupsi telah merugikan keuangan negara, ekonomi negara dan menghambat pembangunan nasional.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prev Post Next Post