KOMNAS HAM: SBY Pemimpin Yang Gagal Dalam Pemenuhan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

September 5, 2014Admin

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mungkin patut berbangga dengan dianugrahinya sebagai presiden dengan penduduk Muslim terbesar di dunia yang sukses menjaga toleransi dan kebebasan beragama, berkeyakinan di Indonesia yang dianugrahkan oleh Appeal of Conscience Foundation (ACF), di New York, Amerika. Namun ternyata hal tersebut tidak mempengaruhi Komnas HAM untuk menilai SBY, di akhir masa jabatannya pun, dinilai sebagai pemimpin yang gagal dalam pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi warganya di Indonesia, mengapa?

“Kasus Syiah Sampang dan Jamaah Ahmadiyah yang hingga detik ini masih berada di pengungsian, merupakan potret yang nyata bahwa SBY telah gagal”, terang M. Imdadun Rahmat, salah satu Komisioner Komnas HAM.

Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Komnas HAM, dalam tema “Mendesak Komitmen Jokowi – Jusuf Kalla terhadap penyelesaian kasus Kebebasan Beragama Berkeyakinan (KBB) sebagai agenda prioritas pemerintah, yang dilaksanakan pada hari Kamis (4/9), di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat.

Menurut Imadadun, Komnas HAM menyebut SBY telah gagal karena SBY tidak memenuhi dan menjalankan rekomendasi-rekomendasi yang telah sering disampaikan oleh Komnas HAM, bahkan tahap maksimal, yaitu bertemu dengan SBY telah dilakukan oleh Komnas HAM, namun tetap SBY tidak melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM.

“Fakta ini menjadi bukti bahwa SBY telah gagal menegakan kebebasan beragama berkeyakinana secara merdeka”, tegas Imdadun.
Kasus-kasus kekerasan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan yang selama ini terjadi di masa kepemimpinan SBY membuktikan bahwa SBY tidak berdaya dihadapan kelompok intoleran. Pemerintah dan aparat negara telah dengan mudah dikuasai, dikendalikan bahkan dibajak oleh kelompok intoleran. Kondisi seperti ini akan membawa Indonesia beberapa tahap lagi menuju pada negara gagal.

“Kalau negara sudah tunduk kepada kekuatan-kekuatan preman, maka negara sudah diambang negara gagal”, tegas Imdadun.

Rekomendasi ke Jokowi

Untuk itu, Komnas HAM merekomendasikan agar program 100 hari pemerintahan Jokowi yang akan datang adalah membentuk Pansus sebagai sinyal bahwa pemerintah serius dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran hak kebebasan beragama berkeyakinana yang dilakukan oleh berbagai kelompok intoleran. Pemerintahan Jokowi harus merestorasi kekuatan negara, keberdayaan negara, kekuasaan negara harus ditunjukkan pada para pengusung kekuatan-kekuatan intoleran.

Sebaliknya, pertanggung jawaban negara juga harus ditunjukkan bagi mereka yang menjadi korban. Hal ini penting, untuk memberi tanda pada beberapa pihak, terutama kepada publik untuk membuktikan bahwa kita bukan negara gagal dan bagi para korban untuk menunjukkan bahwa mereka masih punya harapan, mereka masih punya hak hidup. Sekaligus menegaskan bahwa sebagai minoritas, mereka punya hak dan masa depan di negeri ini.

“Bagi pelaku Kekerasan Beragama Berkeyakinan, ini memberikan tanda bahwa mereka tidak bisa lagi berbuat semena-mena, dengan melanggar hukum dan hak asasi manusia,” pungkas Imdadun.

Dalam catatan Komnas HAM terdapat beberapa kasus kekerasan beragama berkeyakinan pada masa pemerintahan SBY yang hingga detik ini masih belum terselesaikan, diantaranya adalah kasus pengungsi Syiah Sampang, kasus Ahmadiyah di Transito, kasus penutupan Masjid Nur Khilafat di Ciamis, penutupan 17 Gereja di Aceh singkil, penutupan 5 Gereja di DI Yogyakarta, penutupan 7 Gereja di Cianjur serta penyegelan Gereja GKI Yasmindi Bogor dan HKBP Filadelfia di Bekasi. (http://ahlulbaitindonesia.org)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prev Post Next Post