Ilusi Mesias Politik dalam Demokrasi Indonesia

February 20, 2017Admin

Istilah Mesias (Messiah) mungkin sering didengar dalam konteks keyakinan umat beragama. Diartikan sebagai Juru Selamat atau Imam Mahdi, keyakinan tentang konsep messianism bisa dibilang ada dalam setiap agama dan bahkan masih tetap hadir di era masyarakat modern sekarang ini.

Gagasan tentang messianism ternyata tidak hanya hadir dalam kehidupan beragama, tapi juga dalam kehidupan politik. Di kemudian hari, muncul istilah mesias politik, untuk merujuk pada hadirnya sosok pemimpin yang diyakini mampu membawa perubahan besar, serta menyelamatkan dan memakmurkan negaranya.

Gagasan tentang mesias politik, yang disebut oleh Emmanuel Levinas (1906-1995) dalam karyanya Totality and Infinity dengan istilah savior politics atau “hero-worship politics”, belakangan juga kerap dilekatkan pada konteks politik di era demokrasi modern saat ini, baik di negara-negara demokrasi baru maupun negara yang demokrasinya sudah mapan.

Di Amerika Serikat sekalipun, ide tentang mesias politik ternyata masih relevan dan mempengaruhi perilaku pemilih. Publikasi Acton Institute (2012), misalnya, menyebutkan bahwa masyarakat Amerika saat ini cenderung mencari figur messias ketika memilih calon presiden. Itu mengapa ketika Obama terpilih sebagai Presiden, banyak pendukungnya percaya bahwa dia adalah The One, The New Testament, dan almost like a revival of the soul. Sosok Obama dianggap mampu membawa perubahan besar di negeri Paman Sam tersebut.

Penjelasan yang sama juga relevan untuk memahami mengapa sosok Donald Trump yang kontroversial sekalipun ternyata mampu menarik simpati para pemilih konservatif dan kelas pekerja di AS dengan jargon kampanye “to make America great again”.

Sentimen rasisme dan xenophobia yang dimunculkan oleh Trump, meskipun dikecam habis banyak orang di dalam maupun di luar AS, , ternyata mampu membangkitkan kerinduan masyarakat bawah Amerika soal “white supremacy” alias keunggulan kulit putih.

Dalam liputannya yang bertajuk Being Donald Trump: From Celebrity Billionaire to Political Messiah, NDTV (4/5/2016) menyebutkan bahwa sosok Trump yang berlatar belakang pebisnis sukses diyakini pendukungnya mampu mengembalikan kejayaan AS sebagai negara superpower.

Saat ini pun, di tengah derasnya kecaman terhadap kebijakan anti-imigran yang dikeluarkan Trump tak lama setelah pelantikannya sebagai Presiden AS yang ke-45, para pendukung Trump masih berkeyakinan kuat bahwa Trump adalah sosok mesias politik.

Messianism dalam Mitos Politik di Indonesia

Di Indonesia, kepercayaan tentang mesias politik juga ternyata sudah lama dikenal oleh masyarakat, meskipun dikenal dengan istilah yang berbeda. Kepercayaan ini bahkan bisa ditelusuri sejak 1618 Masehi melalui literatur kuno kitab ramalan Jayabaya, yang menceritakan tentang sosok Ratu Adil atau Satria Piningit. Menurut kitab tersebut, sosok Ratu Adil adalah orang yang “terpilih” oleh Tuhan yang akan mampu membawa rakyat keluar dari malapetaka.

Literatur kontemporer yang mengulas sosal mitos Ratu Adil juga bisa ditemukan dalam buku Sartono Kartodirdjo yang berjudul Ratu Adil. Dalam buku yang terbit pada 1984 ini, Sartono menyebutkan bahwa Ratu Adil muncul dalam bentuk gerakan sosial revolusioner yang mampu memberikan jalan keluar atas kerusakan tatanan sosial-politik, sosial-ekonomi, dan sosial-budaya yang terjadi di masyarakat.

Dalam realitas empirisnya, gerakan Ratu Adil (millenarianism) mewujud dalam berbagai model gerakan sosial revolusioner yang dikenal dengan berbagai sebutan, antara lain gerakan Juru Selamat (messianism), gerakan kaum pribumi (nativism), gerakan kenabian (prophetism), penghidupan kembali (revitalism), ataupun menghidupkan kembali (revivalism). Meskipun istilah yang digunakan tidak selalu sama, gerakan-gerakan ini merujuk pada karakteristik yang serupa.

Faktor lain yang juga tak kalah penting dalam gagasan Ratu Adil adalah keberadaan seorang figur pemimpin yang, sesuai julukannya, merupakan pemimpin yang bijak dan karismatik, yang mampu memberikan jalan keluar atas kerusakan tatanan sosial-politik, sosial-ekonomi, dan sosial-budaya yang dialami rakyat.

Mesias Politik di Indonesia: “Pilpres Jokowi” dan “Pilkada Ahok”

Momen Pilpres 2014 boleh jadi membangkitkan kembali gagasan mesias politik atau, dalam istilah Hamdi Muluk, pemimpin besar. Wacana tentang pemimpin besar ini menurut Hamdi sangat relevan dengan konteks politik saat itu, ketika negara diasumsikan sedang terpuruk dengan pelbagai macam indikator: korupsi merajalela, ketimpangan ekonomi melebar, kemandirian negara berkurang, daya saing rendah, tingkat kemakmuran tak kunjung membaik, dan segudang persoalan bangsa lain, sehingga untuk menyelesaikan krisis itu, kita memerlukan pemimpin besar (Kompas, 26/6/2014).

Ketika Jokowi terpilih sebagai Presiden hasil Pemilu 2014, TIME menyebutnya sebagai The New Hope. The Jakarta Post bahkan untuk pertama kalinya memilih sikap partisan dengan mengeluarkan tajuk Endorsing Jokowi. Puja-puji terhadap Jokowi bertebaran di berbagai media massa, disuarakan berbagai kalangan, mulai dari pengamat politik sampai rakyat kecil. Jokowi adalah Kita. Satria Piningit baru. Jokowi adalah antitesa semua yang buruk dari Orde Baru dan para politisi lama. Kira-kira begitu narasinya.

Momentum pemilihan kepala daerah (pilkada) ternyata juga banyak menghasilkan figur-figur yang dalam derajat tertentu dianggap mesias politik. Salah satunya adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Gubernur petahana di DKI Jakarta saat ini. Sosok Ahok, di mata para pendukungnya, tak ubah seperti mesias politik, yang diyakini sebagai satu-satunya pemimpin yang tepat dan mampu memperbaiki Jakarta.

Sosok Ahok bahkan pernah digambarkan bak super hero di film-film Hollywood. Ahok yang dikenal keras dan tanpa kompromi diyakini pendukungnya adalah pilihan yang tepat untuk menghadapi para politisi brengsek yang menggerogoti APBD Kota Jakarta.

Ketika Ahok terancam tidak punya kendaraan politik setelah mundur dari Partai Gerindra yang mengusungnya di Pilgub 2012 lalu, riwayat politik Ahok pun tak lantas suram, justru muncul gerakan politik yang sangat terorganisir untuk mengusung Ahok sebagai gubernur di Pilkada Jakarta 2017 melalui jalur independen.

Gerakan yang diberi nama “Teman Ahok” ini dideklarasikan dengan tujuan mengusung Ahok sebagai calon gubernur independen, agar bebas dari kepentingan partai politik yang dianggap korup dan oligarkis. Gerakan ini bahkan sempat fenomenal dengan keberhasilannya mengumpulkan 1 juta KTP penduduk Jakarta, yang mendukung pencalonan Ahok di jalur independen. Meski akhirnya Ahok memutuskan maju lewat jalur partai politik sekalipun, para pegiat Teman Ahok ini tetap menjadi pendukung setia Ahok, bahkan bergabung dalam organisasi kampanye parpol pengusung Ahok.

Singkat kata, sosok Jokowi maupun Ahok diyakini sebagai figur pemimpin baru yang berbeda dari para politisi lainnya. Di mata para pendukungnya, sosok keduanya adalah satu-satunya pilihan yang tepat untuk memimpin Jakarta dan Indonesia. Puja-puji terhadap keduanya pun luar biasa dan masih terus ada, meski kepemimpinan mereka bukan tanpa masalah.

Adakah Mesias Politik di Era Demokrasi?

Ketika masa perjuangan kemerdekaan dulu, kemunculan pemimpin-pemimpin seperti HOS Tjokroaminoto dan Soekarno yang diyakini sebagai mesias politik mungkin masih bisa dimaklumi. Dengan kondisi tertindas oleh penjajah, rakyat begitu membutuhkan hadirnya Ratu Adil yang bisa memenuhi harapan mereka untuk bisa merdeka.

Tapi, Indonesia saat ini tentu saja sudah jauh berbeda. Bukan hanya karena Indonesia saat ini sudah memasuki era demokrasi, tapi juga karena kualitas politisi kita saat ini yang sangat tidak sebanding dengan kualitas para politisi masa kemerdekaan dulu. Dengan proses pemilu dan pilkada yang dipenuhi oleh politik transaksional, pencitraan, dan sarat kepentingan oligarki, politik di Indonesia saat ini masih sulit menghasilkan para politikus yang extraordinarily baik dan mampu menjadi negarawan, apalagi yang bisa menjadi mesias politik.

Namun demikian, keyakinan soal mesias politik tetap saja masih terus hadir dan mempengaruhi perilaku pemilih di Indonesia. Bisa dibilang, keyakinan ini bahkan terus direproduksi dalam setiap momen pemilu.

Pasca Orde Baru, sosok Megawati dalam Pemilu 1999 dicitrakan sebagai pemimpin wong cilik.Dalam Pemilu 2004, figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) muncul menggantikan Megawati sebagai rising star, yang diyakini oleh para pendukungnya merupakan sosok Satria Piningit yang akan membawa Indonesia menjadi sejahtera. Keduanya diyakini muncul sebagai mesias politik oleh para pendukungnya.

Namun, nasib kedua “mesias” itu akhirnya tidak terlalu berbeda. Baik Megawati maupun SBY bisa dibilang mengalami situasi yang sama: From Hero to Zero. Yang tadinya dipuja-puji setinggi langit dan dianggap mesias, pada akhir periode kepemimpinannya justru mendapat banyak caci-maki oleh para pemilihnya.

Alih-alih menjadi mesias, para politikus hari ini bisa dibilang menjadi representasi sempurna dari kepentingan oligarki: baik oligarki parpol maupun oligarki pengusaha. Banyak politikus yang terjerat oleh salah satu bahkan keduanya. Bebas dari oligarki parpol belum tentu bebas dari oligarki pengusaha. Karenanya, mencari mesias politik di rezim demokrasi Indonesia saat ini bisa dibilang sangat sulit, jika tidak mustahil.

Jokowi, Ahok, dan Ilusi Mesias Politik

Kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu telah memunculkan euphoria dan harapan luar biasa soal perubahan politik Indonesia, bahkan dirayakan sebagai kemenangan demokrasi melawan oligarki, keterputusan dari masa lalu, dan harapan baru bagi proses pendalaman demokrasi di Indonesia.

Namun, sayangnya, harapan yang terlampau besar terhadap sosok Jokowi itu ternyata satu persatu justru menuai kekecewaan yang bahkan sudah dirasakan sejak awal kepemimpinannya. Bisa jadi, kekecewaan ini muncul setelah melihat Jokowi yang kelihatannya sulit melepaskan diri dari sanderaan oligarki yang mengelilinginya. Bukan tidak mungkin, jika Jokowi tidak berhati-hati dan bermanuver dengan cerdas untuk mengamankan posisinya sekaligus menjaga harapan pemilihnya, cerita yang sama seperti para pendahulunya akan kembali terulang.

Sementara Ahok juga tak luput dari kritikan tajam bahkan kecaman akibat ucapan dan tindakannya yang bernada kasar dan arogan. Kebijakannya yang dianggap sangat akomodatif dan kompromistis dengan para pengusaha juga tak luput dari kritikan. Akibatnya, sebutan sebagai “Bapak Reklamasi” dan “Gubernur Podomoro” tak pelak terhindarkan. Bagi para pengkritiknya, Ahok mungkin saja berani menentang (dan menantang) parpol, namun keberanian Ahok menentang kelompok pengusaha masih harus dibuktikan.

Baik Jokowi maupun Ahok, seperti halnya para politikus lain, pada akhirnya hanyalah politikus. Mereka mungkin lebih baik dari sebagian besar politikus yang ada saat ini, tapi meyakini mereka sebagai mesias politik, menurut hemat saya, adalah ilusi.

Membela mati-matian politikus hanya akan menjadikan kita irasional. Memelihara keyakinan terhadap mesias politik artinya sama saja dengan memelihara irasionalitas politik, yang justru mesti dikikis agar kualitas demokrasi menjadi lebih baik. Saya juga berkeyakinan bahwa percaya pada mesias politik tidak akan membawa kita sampai pada cita-cita demokrasi.

Menurut saya, cara terbaik untuk mendukung para pemimpin bukanlah dengan menebar puja-puji dan membela dengan prinsip right or wrong my leader, tapi justru dengan memperlakukan mereka selayaknya pemimpin: mendukung mereka untuk kebijakan yang baik dan benar, menjadi anjing penjaga (watchdog) senantiasa, dan mengingatkan mereka jika keliru.

Karena sifat alamiah kekuasaan adalah koruptif, maka bersikap kritis kepada kekuasaan menjadi keharusan untuk menjaganya agar tidak disalahgunakan. Sebagaimana adagium terkenal yang diucapkan Lord Acton (1834-1902), bahwa “power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”.

 

Sumber : http://geotimes.co.id/ilusi-mesias-politik-dalam-demokrasi-indonesia/#gs.cQhSeeY

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prev Post Next Post