Fatwa MUI, Akankah Menjadi Pemecah Keharmonisan Sunni-Syiah?

April 26, 2016Admin

“Bahwa sebagai sebuah Ormas, siapapun boleh membuat statement. Tapi kita harus sadar dan mampu mengukur dampaknya … Bahwa ketika fatwa itu menjadi trigger kekerasan, tentunya yang bijak tidak meneruskan,” kata Rafly Harun dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Universalia (YLBHU) bersama Ormas Ahlulbait Indonesia (ABI) di Jakarta, (14/4).

Dalam diskusi bertema “Fatwa MUI, Implikasi Politik dan Hukum” itu Rafly juga menyarankan dalam upaya mencegah MUI mengeluarkan fatwa kriteria sesat – yang menjurus pada Muslim Syiah – harus dengan membujuk MUI dengan argumentasi logis dan legal. “…MUI boleh saja membuat fatwa namun juga perlu memperhatikan orang lain (konsekuensinya),” kata Rafly.

Dalam portal berita  Republika (Selasa, 22 Maret 2016) menyatakan rencana dekat MUI Pusat akan mengeluarkan semacam fatwa berisi kriteria sesat suatu paham atau ajaran yang kemudian dapat dijadikan acuan resmi bagi MUI di daerah untuk mengeluarkan fatwa sesat terhadap suatu kelompok sehingga tak perlu menunggu fatwa MUI Pusat.

Kriteria sesat yang dimaksud adalah kelompok yang menolak Khulafa al-Rasyidin, dan mencaci-maki sahabat. Kriteria tersebut sebagaimana kita ketahui ingin menyasar komunitas Muslim Syiah Indonesia karena ketiga kriteria itu selalu dikaitkan dengan paham dan ajaran yang dianut Syiah.

Dari pihak Polri, AKBP Ahmad Sabri juga hadir menjadi peserta diskusi. Menurutnya, ada aturan yang bisa diambil sebagai langkah kalau memang fatwa yang akan keluar berdampak sangat luas, “kami harapkan cendekiawan-cendekiawan itu bisa terus menyuarakan kepada aparat penegak hukum yang ada. Agar polisi bisa tahu. Kemudian juga bisa menginformasikan ke mitra Polri yakni TNI sehingga data yang diperoleh valid. Bila fatwa ini berdampak luas dan menimbulkan kekerasan, maka akan diupayakan untuk mencegahnya. Lalu disposisi ini akan dilanjutkan ke Kapolri, dan akan dilanjutkan ke pimpinan Negara, sehingga mendorong pertimbangan-pertimbangan bahwa fatwa ini dikeluarkan atau tidak. Boleh atau tidak, sesat atau tidak, maka seharusnya dikeluarkan oleh lembaga negara,” ungkap Ahmad sabri perwakilan dari kadiv humas Polri. Sementara kita tahu kedudukan MUI adalah sebagai ormas, seperti halnya ormas lainnya, dan bukan lembaga negara.

Sementara dari pihak MUI yang juga hadir, diwakili Nasih perwakilan dari anggota Infokom MUI. Menurutnya, otoritas pembahasan fatwa (di MUI) itu ada dalam wilayah dewan fatwa. “Saya sendiri sepakat bahwa Sunni dan Syiah itu saudara, dan sayap Islam yang tidak bisa terpisahkan,” ungkap Nasih yang juga aktif di Republika dan mengawal pemberitaan terkait rekonsiliasi Sunni-Syiah.

Sementara itu dari Sekjen ABI, Ahmad Hidayat menilai semestinya MUI lebih banyak berupaya mengeluarkan fatwa-fatwa persatuan umat Islam di tengah banyaknya perpecahan, bukan justru fatwa yang saling menyesatkan satu sama lainnya.

FGD ini juga dihadiri oleh Dr. H Sa’dullah Affandy M.ag Ms.i Perwakilan dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama bidang katib syuriah, Ihsan Ali-Fauzi dari PUSAD paramadina, Sugeng Teguh Santoso ketua yayasan LBH Satu Keadilan, Wahyudi Djaffar dari Elsam, Wahyudi M.Hum dari LIPI dan Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si guru besar Psikologi Politik UI. (Download hasil FGD)

(Malik/YLBHU).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prev Post Next Post