Etika Lingkungan, Penerapan Kebijakan Kehutanan dan Sumber Daya Alam

April 25, 2017Admin

Kebijakan bukanlah hal yang asing kita dengar terutama dalam kegiatan ketatanegaraan ataupun berbagai komponen lain dalam kehidupan kita. Singkatnya, dalam bentuk apapun (baik norma, nilai, peraturan, atau yang lain) pasti ada elemen kebijakan yang dibuat dan dijadikan pedoman untuk melakukan sesuatu. Fungsinya untuk mengatur agar setiap elemen yang memiliki kepentingan berbeda dalam suatu ruang dapat diintegrasikan dan tidak saling bertolak belakang ataupun sampai saling merugikan.

Begitu juga hubungan manusia dengan alam, harus ada aturan baku yang tertata untuk mempermudah kegiatan manusia dan keseimbangan kerja alam itu sendiri. Bumi bekerja dalam suatu sistem dan sistem itu hidup, bahkan tanpa manusia ikut campur, siklus yang ada di bumi bisa berjalan sesuai kinerja alam.

Bumi (biosfer) merupakan tempat makhluk hidup dan komponen mati menetap dan saling memengaruhi satu sama lain. Manusia butuh makhluk hidup lain, manusia butuh elemen mati pun juga untuk hidupnya. Demikian juga makhluk hidup lain, hidup saling berdampingan dan saling bersimbiosis.

Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir dan berpendapat, termasuk dalam tatanan kehidupannya yang berkaitan dengan alam. Timbul suatu kata yang disebut dengan etika. Etika merupakan suatu refleksi kritis tentang norma ataupun nilai, terutama kaitannya dengan lingkungan, yang dapat mengatur cara pandang manusia dengan sesamanya; manusia dengan alam; maupun perilaku manusia itu sendiri yang akan bersumber dari cara pandang hasil refleksi tersebut (Keraf, 2002).

Cara tindak manusia pada sekitarnya, termasuk juga pada bumi dan isinya, terpengaruh dari etika lingkungan. Ada tiga teori tentang etika lingkungan menurut Keraf (2002), yaitu Antroposentrisme, Biosentrisme, dan terakhir Ekosentrisme.

1. Antroposentrisme

Teori ini menyebutkan bahwa dalam hubungannya dengan alam, manusia menjadikan dirinya sebagai pusat dari sistem alam semesta. Hal ini berarti, dalam segala tatanan kehidupan, manusialah yang menjadi puncak tertinggi dalam mengambil keputusan dan hanya manusia yang memiliki kepentingan/hak  atas semesta alam (Keraf, 2002).

Kepentingannya lebih tinggi dari apapun, termasuk dari nilai yang dimiliki oleh alam dan makhluk hidup lainnya. Sifat antroposentris inilah yang sering kita temukan dalam tatanan hidup manusia. Manusia serakah, bahkan dalam hubungan dengan sesama, tak lagi memedulikan kebutuhan dan kesejahteraan sesamanya, apalagi terhadap alam. Baginya, selama semua kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, itu sudah cukup.

Padahal, sesamanya dan bahkan alam serta makhluk hidup lainnya memiliki batas dan kapasitas dalam memenuhi kebutuhan manusia yang sesungguhnya tidak dapat dipaksakan. Hal seperti inilah akhirnya menimbulkan masalah dalam hubungan manusia dengan alam.

2. Biosentrisme

Teori ini mengajarkan bahwa setiap bentuk kehidupan di bumi, masing-masing memiiki nilai dan sama-sama berharga. Entah makhluk ini berguna atau tidak bagi manusia, mereka sama-sama berharga dan layak untuk diperhatikan dan diperjuangkan keberadaannya (Keraf, 2002).

Hal ini sering menimbulkan kesan “fanatik lingkungan” atau “fanatik terhadap konservasi”. Kenapa? Karena setiap elemen layak hidup, elemen-elemen ini akan saling mempengaruhi bak rantai makanan dan menyokong untuk keberjalanan sistem yang lainnya.

Ini memang benar, segala siklus yang ada di alam memang saling memberi pengaruh antarsatu dengan lainnya, namun kita perlu melihat pada kesejahteraan dan kebutuhan hidup manusia. Kita tidak dapat menutup mata pada perkembangan zaman dan angka kelahiran yang semakin bertambah, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Teori ini dianggap akan mengesampingkan keterpenuhan kebutuhan manusia.

3. Ekosentrisme

Ekosentrisme mengajarkan untuk mengembangkan pandangan etika pada seluruh komunitas ekologis, entah itu biotik ataupun abiotik (Keraf, 2002).

Alam semesta tersusun atas makhluk hidup dan makhluk tidak hidup, kedua komponen ini saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam siklus yang ada di bumi. Pendekatan ini muncul sebagai penengah antara kebutuhan manusia dengan sumber daya alam dan makhluk hidup lain yang juga membutuhkan kelestarian demi tercapainya pembangunan berkelanjutan.

Kesalahan manusia di masa lampau, mempengaruhi dunia hari ini dan hal ini pun berlaku pada lingkungan hidup. Tak menutup telah terjadi kepunahan, satwa yang masuk dalam daftar terancam punah, hingga terjadinya perubahan iklim adalah bukti bahwa ada yang salah dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dari masa ke masa.

Maka timbul pertanyaan, memangnya tidak ada suatu aturan yang dapat dijadikan pedoman bagi manusia agar kelestarian lingkungan dan sumber daya alam tetap terjamin? Jawabannya, ada.

Indonesia sendiri memiliki beberapa kebijakan yang mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan, di antaranya:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ini baru empat contoh undang-undang yang diberlakukan untuk memberikan ketertiban, agar kegiatan yang dilakukan manusia tidak memberikan efek negatif bagi alam. Demikian juga, supaya manusia tetap dapat memperoleh manfaat dari alam untuk memenuhi kehidupannya dengan meminimalkan efek negatif bagi lingkungan.

Di bawah undang-undang ini, masih terdapat beberapa turunan peraturan lainnya, entah tertuang dalam peraturan pemerintah, keputusan presiden, hingga peraturan menteri bidang terkait.

Jika dilihat dari berbagai jenis peraturan yang ada, pemerintah terbilang serius dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian alam, cukup sedemikian hal diperhatikan karena tahu bahwa keanekaragaman hayati perlu dilestarikan dan manusia tetap membutuhkan alam untuk kebutuhan hidupnya.

Sebagai contoh, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, tengah mengatur beberapa macam zona di antaranya zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan atau zona lainnya.

Mengapa begitu banyak sistem zona yang digunakan? Inilah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah agar kelestarian biodiversitas tetap terjaga (yaitu di zona inti) dan manusia bisa memperoleh manfaat dari alam (di zona rimba secara terbatas, zona pemanfaatan).

Tapi, Upaya yang dilakukan pemerintah dalam bentuk kebijakan (peraturan perundang-undangan) hanyalah alat untuk melindungi sumber daya alam, aktornya tetap manusia sendiri. Meskipun telah diatur sedemikian rupa, tetap ditemukan berbagai pelanggaran terutama terhadap satwa liar yang dilindungi maupun hutan yang termasuk dalam kawasan konservasi.

Hutan konservasi berfungsi untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, sehingga tidak boleh ada kegiatan yang mengganggu tumbuhan dan satwa di dalamnya (UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan).

Kasus pelanggaran tersebut banyak terdengar di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Sebagai contoh kasus pembakaran yang terjadi di Taman Nasional Teso Nilo (TNTN), Riau. Kegiatan pembakaran ini merupakan kegiatan pembukaan lahan di kawasan TNTN untuk perkebunan kelapa sawit (Syukur, 2016).

Contoh satwa liar yang terancam akibat habitatnya yang mulai hilang adalah Gajah Sumatera. Salah satu talk show dalam acara 9th IndoGreen Forestry and Environment Expo yang saya ikuti bulan April 2017 ini dikatakan bahwa populasi Gajah Sumatera yang hidup diluar penangkaran, khususnya di wilayah Tangkahan (Sumatera Utara) dan Gunung Leuser, sekitar 1000 ekor dan salah satu penyebab keterancaman kelestarian satwa ini adalah pembunuhan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang merasa dirugikan oleh kehadirannya. Gajah kerap ditemukan tewas di wilayah perkebunan kelapa sawit.

Dua contoh ini memberikan gambaran pada kita bahwa perlindungan terhadap alam dan satwa belum dilaksanakan oleh seluruh elemen yang terhubung dengannya, terutama oleh masyarakat sekitar hutan.

Lantas kenapa hal fatal seperti itu terus terjadi?

Peraturan tentunya begitu banyak dan cukup jelas disertai dengan berbagai sanksi yang dikenakan bila dilakukan pelanggaran. Hal ini nyatanya belum disadari manfaatnya oleh manusia, entah masyarakat sekitar yang berinteraksi langsung dengan sumber daya alam, maupun pemangku kepentingan lain yang memiliki hak untuk memanfaatkan alam.

Etika lingkungan yang dijelaskan di awal memengaruhi pihak-pihak terkait dalam memperlakukan alam. Ternyata masih banyak penganut teori antroposentris yang menyebabkan manusia melakukan eksploitasi terhadap alam tanpa mempertimbangkan akibat setelahnya terlepas alasannya adalah kebutuhan ekonomi, sosial, atau yang lain.

Apakah tidak ada harapan untuk menghentikan itu semua?

Jelas masih dapat dilakukan berbagai upaya untuk menghentikan seluruh tindak kejahatan ini dan memulihkan kembali ekosistem yang rusak. Satwa yang punah jelas tidak bisa dikembalikan, namun kita masih bisa mencegah kepunahan bagi jenis yang masih ada. Tentunya diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah(baik pusat maupun daerah), LSM, masyarakat, pihak swasta/perusahaan terkait, hingga penegak hukum  agar terwujud kelestarian ekosistem dalam kegiatan pembangunan nasional.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya melakukan mediasi dengan perusahaan swasta yang mendapatkan lahan konsesi agar menyediakan kawasan konservasi dalam area konsesinya. Salah satu manfaatnya adalah menjadi bagian habitat satwa yang dilindungi.

Upaya yang kedua adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang bersentuhan langsung dengan sumber daya alam agar dapat menjaga kelestarian alam, penyadartahuan tentang kebijakan yang mengatur kegiatan manusia dan kawasan hutan, dan memberikan didikan/pelatihan khusus pada masyarakat agar kegiatan pemanfaatan mereka tidak mengganggu siklus alam, termasuk satwa yang hidup disekitarnya.

Perlu dibuat kelompok-kelompok tani atau penjaga hutan di kalangan masyarakat sebagai bentuk kerjasama dan kepercayaan pemerintah terhadap masyarakat sekitar hutan. Acara IndoGreen Expo memberikan salah satu solusi yang menarik yaitu mempertimbangkan kawasan konservasi dalam pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) khususnya ditingkat provinsi. Adanya pertimbangan ini diharapkan memperkecil tingkat kematian satwa liar serta untuk mencegah tumpang tindih dalam pemanfaatan kawasan.

Langkah lain yang perlu dilakukan adalah memperketat pengawasan di kawasan hutan, terutama terhadap satwa atau tumbuhan yang dilindungi. Hukum yang dilakukan bagi pelaku pelanggaran juga perlu dipertegas. Oknum-oknum yang melakukan kejahatan bukan semata-mata tidak tahu akan peraturan yang berlaku, namun berani berbuat karena tahu hukum di Indonesia masih lemah.

Kita harus berani bersikap atas alam Indonesia. Apakah mau terus menjadi penganut antroposentris atau beralih menjadi penganut ekosentris? Kita tidak dapat hidup tanpa alam, alam pun butuh manusia untuk menjaga dan melestarikannya bagi kehidupan generasi-generasi selanjutnya.

 

Sumber : http://www.qureta.com/post/etika-lingkungan-penerapan-kebijakan-kehutanan-dan-sumber-daya-alam

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prev Post Next Post