EKSAMINASI – Sesat Pikir Pengadilan Tinggi Jawa Timur

September 21, 2012lbhu

Kumpulan organisasi sipil di Surabaya mengecam Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menjatuhkan vonis tambahan dua (2) tahun penjara atas Ust. Tajul Muluk meski ada banyak  masukan dari kelompok akademisi yang menilai kecacatan proses persidangan.

Keputusan Pengadilan Sesat Pengadilan Tinggi Jawa Timur terkait dengan Kriminalisasi Ust. Tajul Muluk

SURABAYA, 21 SEPTEMBER – Pengadilan Tinggi Jawa Timur akhirnya menjatuhkan vonis tambahan dua (2) tahun atas Ust. Tajul Muluk dalam berkas putusan No. 481/Pid/2012.PT Sby. Tajul Muluk akhirnya divonis empat (4) tahun penjara karena tuduhan penodaan agama sebagaimana jeratan Pasal 156a KUHP. Majelis Hakim yang terdiri dari Achmad Iswandi (Hakim Ketua); Tumpak Sihombing (Anggota); R. Nuhantoro (Anggota) menjatuhkan vonis tersebut dengan pertimbangan:

(1) Ust. Tajul dianggap telah menimbulkan keresahan masyarakat dan ketidakharmonisan umat; (2) Ada ajaran yang diindikasi keluar dari ajaran Islam; (3) Ust. Tajul Muluk telah menyebabkan kerusuhan dan menjadikan sebagian orang kehilangan tempat tinggal dan meninggal dunia.

Semua argumentasi yang dikembangkan Majelis Hakim menggambarkan hal-hal mendasarkan terkait dengan bagaimana praktik hukum tetap dibiarkan salah dan menyesatkan. Pertama, Majelis Hakim tidak secara seksama memeriksa dokumen-dokumen hukum terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg tertanggal 12 Juli 2012. Dalam putusan tersebut, Ust. Tajul Muluk divonis dua (dua) tahun penjara karena dianggap terbuksi dengan meyakinkan “melakukan tindak pidana melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agama Islam.”

Menarik dicermati karena Hakim mendasarkan putusan tersebut pada argumentasi bahwa Tajul Muluk mengajarkan taqiyah, Hakim secara serampangan menerjemahkan istilah tersebut sebagai kewajiban berbohong, mengikuti keterangan pada saksi memberatkan yang semuanya tidak melihat, mendengar, dan menyaksikan langsung bahkan secara sengaja berbohong dan memberikan keterangan palsu (testimonium de auditu).

Kedua, logika yang disusun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga mengabaikan semua fakta terkait dengan kriminalisasi terhadap Ust. Tajul Muluk. Tokoh ini merupakan korban hate speech, pemaksaan pindah keyakinan, intimidasi, penyerangan, pembakaran rumah, dan pengusiran yang sudah terjadi sejak tahun 2006. Meski demikian, Majelis Hakim tetap menetapkannya sebagai aktor yang menyebabkan kerusuhan, pembakaran rumah, dan pembunuhan. Ini jelas-jelas merupakan konstruksi peristiwa yang menyesatkan. Dalam dua kali penyerangan, Ust. Tajul Muluk tidak pernah berada di Dusun Nangkrenang, Omben Sampang.

Pada penyerangan pertama yang dilakukan oleh kelompok Anti-Syiah, 29 Desember 2011.  Pada penyerangan pertama itu, Ust. Tajul Muluk bahkan sudah menjalani hidup di daerah relokasi di Malang akibat skema pengusiran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada penyerangan kedua yang mengakibatkan semua rumah jamaah Syiah habis dibakar dan meninggalkan tokoh bernama Moch Hasyim alias Hamamah, 26 Agustus 2012, Ust. Tajul Muluk malah sudah ‘mendekam’ di Lembaga Pemasyarakat (LP) Sampang karena vonis PN Sampang per-12 Juli 2012. Dalam dua kali penyerangan dan pembunuhan Ust. Tajul Muluk (bersama jamaahnya) adalah korban kekerasan yang dibiarkan oleh negara. Penyerangan tidak dipicu oleh apapun, bahkan ketika korban sudah tidak berdaya di dalam penjara, massa AntiSyiah tetap melakukan penyerangan yang mengakibatkan hangusnya semua rumah jamaah Syiah dan korban jiwa.

Sikap Pengadilan Tinggi yang tetap menempatkan Ust. Tajul Muluk sebagai aktor yang menyebabkan kerusuhan dan korban jiwa adalah kesesatan yang sistematis. Lembaga-lembaga hukum telah dengan sengaja menutup mata pada konstruksi fakta yang sebenarnya yang bisa dilihat dengan mata telanjang dari berbagai dokumen dan video yang terekam dengan baik oleh media. Keputusan tersebut tidak hanya menginjak-injak rasa keadilan korban, tetapi juga menginjak-injak kemanusiaan dan akal sehat manusia.

Hasil Eksaminasi

Melampaui ini semua, Keputusan PN Sampang sendiri sudah dieksaminasi oleh para ahli hukum, dan ditetapkan sebagai keputusan pengadilan yang cacat, baik secara hukum formil maupun materil. Eksaminasi itu sendiri melibatkan lima orang ahli hukum: (1) Hifdzil Ilmu (Peneliti PUKAT UGM); (2) Zahru Arqom (Advokat, Dosen Luar Biasa UGM); (3) Supriyadi (Dosen FH UGM); (4) Muh. Arif Setiawan (Dosen FH UII); (5) Sahlan Said (Mantan Hakim, Dosen Luar Biasa FH UGM, FH UII, FH UMY), dilakukan pada 10 September 2012 di UGM Yogyakarta.

Hasil eksaminasi tersebut secara umum dapat dikategorikan dua hal: (1) Keputusan PN Sampang terbukti cacat karena terjadi pelanggaran hukum formil baik dalam tahap penyidikan maupun pada tahap penuntutan; (2) Keputusan PN Sampang terbukti cacat karena terjadi pelanggaran pada ketentuan hukum formil dalam tahapan persidangan; (3) Keputusan PN Sampang terbukti cacat karena terjadi pelanggaran ketentuan hukum materiil dalam tahap persidangan.

Pada poin pertama, ditemukan pelbagai pelanggaran, antara lain: (1) Sejumlah saksi memberatkan (Mina’i, Hozeiri, Punari, Ummu Kultsum, dan Sanima) tidak bisa berbahasa Indonesia dan diperiksa dengan menggunakan bahasa Indonesia tanpa penerjemah resmi; (2) Pencantuman peristiwa dalam dakwaan pertama (Palah 156a KUHP) dan kedua (Pasal 335 KUHP) ternyata ‘identik’ untuk tidak menyebutknya copy + paste. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat 2 (b) KUHAP.

Pada poin kedua, ditemukan pelbagai pelanggaran, antara lain:

(1) Hakim tidak konsisten dalam menilai alat bukti di persidangan. Hakim tetap menerima keterangan saksi-saksi memberatkan betapapun terbukti memberikan keterangan bohong dan palsu. Sementara itu terhadap saksi-saksi meringankan Hakim meragukan keterangan mereka dengan alasan saksi-saksi merupakan saudara kandung, santri dan pengikut, serta mempertimbangkan adanya ajaran taqiyah. Meski Hakim mendasarkan pertimbangan tersebut pada Pasal 185 (6) KUHAP akan tetapi hakim telah dengan sengaja menyingkirkan keterangan saksi-saki meringankan dengan merujuk saksi-saksi memberatkan dengan kualitas kesaksian yang bersifat testimonium de auditu.

(2) Hakim melakukan pembuktian yang tidak tepat terkait dengan alat bukti al Qur’an. Terkait dengan tuduhan Ust. Tajul Muluk mengajarkan bahwa al-Qur’an tidak otentik, Hakim hanya mengafirmasi keterangan saksi-saksi yang terbukti tidak melihat dan mendengar secara langsung. Hakim juga tidak berupaya menggali fakta hukum terkait dengan, bagian al Qur’an mana yang diubah, diganti, atau tidak identik, cara penulisannya, halamannya, sampulnya, atau fisiknya.

(3) Hakim memeriksa saksi-saksi setalah pemeriksaan terdakwa. Dalam kebiasaan persidangan, semua saksi harus sudah diperiksa sebelum terdakwa.

(4) Dakwaan kedua dengan Pasal 335 KUHP tidak didasarkan pada penyidikan. Dakwaan kedua (sebagai dakwaan alternatif) tersebut sama sekali tidak didukung oleh fakta hukum hasil penyidikan.

Pada poin kedua, ditemukan pelbagai pelanggaran, antara lain:

(1) Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Straftoemating (prosedur dan pedoman penjatuhan pidana) sebagaimana diatur dalam UU No.1/PNPS/1965. Sebagaimana diatur oleh Pasal 1, 2, dan 3 UU No.1/PNPS/1965 ada mekanisme peringatan, keluarnnya peraturan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri, dan bila masih terjadi pelanggaran maka Presiden akan membekukan suatu aliran atau memutuskan pidana. Atas dasar ini tuduhan dan vonis terhadap Ust. Tajul Muluk bersifat prematur. Hal ini sudah pernah diajukan oleh Kuasa Hukum dalam Sidang Eksepsi akan tetapi ditolak oleh Hakim.

(2) Hakim tidak mempertimbangkan asas beyond reasonable doubt. Hakim ragu dalam membuat keputusan dan vonis akan tetapi tidak menghadirkan saksi-saksi lain yang lebih kuat.

(3) Hakim juga terbukti tidak mempertimbangkan saksi-saksi netral. Ada dua saksi netral. Pertema, Zulham (saksi meringankan) merupakan pengikut Sunni dan mengatakan bahwa Ust. Tajul Muluk tidak pernah mengajarkan hal-hal yang ditudugkan kepadanya. Kedua, Rudy Setiady (Kepala Bakesbangpol) yang mengatakan bahwa konfik ini merupakan konflik keluarga antara Roies Alhukama dan Ust. Tajul Muluk.

(4) Hakim juga tidak mempertimbangkan kesaksian para ahli, yakni, Dr. Zainal Abidin Bagir, dan Umar Shahab yang menegaskan bahwa Syiah adalah mazhab dalam Islam dan diakui oleh dunia internasional.

(5) Hakim tidak mempertimbangkan keterangan terdakwa sebagai salah satu alat bukti. Hal ini bertentangan dengan Pasal 184 KUHAP. Terdakwa secara jelas dan meyakinkan menyatakan tidak pernah mengajarkan hal-hal yang dituduhkan.

Kejanggalan Pengumuman Hasil Persidangan

Hanya berselang dua hari, sesudah hasil eksaminasi tersebut dilaunching di pelbagai media, 17 September 2012, Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sudah ‘membocorkan’ putusan perkara banding Ust. Tajul Muluk ke media massa, 21 September 2012. Pengumuman Hakim ke media menjadi tidak lumrah mengingat salinan putusan tersebut belum diberikan kepada Kuasa Hukum Ust. Tajul Muluk. Putusan juga biasanya direlease secara resmi melalui konferensi pers oleh Humas Pengadilan atau pembacaan putusan dalam pengadilan.

Mempertimbangkan hal tersebut, Kelompok Kerja Advokasi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (Pokja AKBB) Jatim berpandangan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi memiliki personal interes terkait dengan kasus ini. Hakim membocorkan informasi putusan terutama dilatarbelakangi oleh hasil eksaminasi yang mengaggap cacat putusan pengadilan Sampang. Semakin jelas bahwa keputusan hakim Pengadilan Tinggi dipenuhi dengan personal interes dengan mengabaikan fakta hukum yang sebenarnya. Berdasarkan hal tersebut, Pokja AKBB Jatim menyatakan :

  1. Mengecam proses pengambilan putusan yang diambil Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara pidana Ust. Tajul Muluk karena dipenuhi dengan personal interes. Hakim menjatuhkan vonis tambahan dua (2) tahun penjara di tengah banyaknya masukan dari kelompok akademisi yang menilai kecacatan proses persidangan PN Sampang.
  2. Mengecam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timut yang tetap memviktimisasi Ust. Tajul Muluk sebagai korban fitnah, syiar kebencian, pemaksaan keyakinan (koersi), penyerangan, pengusiran, dan pembakaran, dan pembunuhan jamaahnya.
  3. Berdasarkan hasil Eksaminasi, Majelis Hakim pada perkara ini telah melakukan pelanggaran terhadap hukum formil maupun materil. Keputusan Pengadilan Negeri Sampang dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur seharusnya batal demi hukum, dan terdakwa Tajul Muluk seharusnya dinyatakan bebas.
  4. Meminta Komisi Yudisial untuk memeriksa indikasi adanya penyelewengan terhadap kehormatan serta keluhuran martabat hakim PN Sampang dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam kasus pidana Ust. Tajul Muluk.
  5. Meminta MA menjalankan pengawasan internal terhadap kinerja, kehormatan serta keluruhan martabat hakim dalam kasus pidana Ust. Tajul Muluk.
  6. Meminta Kompolnas untuk menjalankan pengawasan internal karena adanya indikasi pelanggaran sejak pada tahap penyidikan.
  7. Mengajak masyarakat, lembaga-lembaga sipil, NGO, Ormas, media massa, mengajukan protes atas kriminalisasi serta viktimisasi terhadap korban Ust. Tajul Muluk.

Surabaya, 21 September 2012

Hormat Kami,

 

Pokja AKBB

 

Akhol Firdaus

 

Pokja AKBB Jatim

1.  Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya

2.  Center for Marginalized Communities Studies (CMARs) Surabaya

3.  GKI Sinode Jatim

4.  Pusham Unair

5.  JIAD Jatim

6.  Gus Durian Jatim

7.  KPI Jatim

8.  Yayasan Maryam

9.  Sapulidi Surabaya

10. PMII Jawa Timur

11. KSGK

12. KPPD Surabaya

{fcomment}

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prev Post Next Post