Bersama ABI dan YLBHU, Ditjen HAM Bahas Kasus Sampang

March 1, 2013Admin

http://lbhuniversalia.org/images/stories/img-20130227-00149.jpgJakarta – LBHUNIVERSALIA 27/2/2013  Surat pengaduan dari warga Syiah korban kekerasan di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mengalir deras ke alamat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM. Petisi pun datang dari luar negeri. Semuanya menyatakan keprihatinan terhadap nasib dan status warga Syiah yang sudah enam bulan menjadi pengungsi di Gelanggang Olahraga, Sampang. Hingga kini, korban belum mendapatkan kepastian akan status dan nasib mereka.

Malah para pengungsi sulit mendapatkan kebutuhan dasar, seperti makan-minum, kesehatan, dan pendidikan. Kalaupun ada, jumlah dan kualitasnya tak memadai. Pemerintah Kabupaten Sampang kerap berasalan bahwa anggaran tak mencukupi. Selain itu, dana bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun sangat terbatas.

Dari hasil audiensi ABI-YLBHU-Dirjen HAM mengemuka beberapa temuan bahwa ketersediaan obat-obatan dan fasilitas kesehatan sangat minim, air bersih seringkali tidak tersedia, kebutuhan anak-anak terhadap pendidikan yang layakpun terbengkalai, dokumen kependudukan warga seperti KTP, akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya banyak yang hilang, dan saat ini sangat sulit untuk mereka dapatkan kembali.

Berbagai keprihatinan itu mendorong Direktorat Layanan Komunikasi Ditjen HAM memfasilitasi Diskusi Kelompok Terfokus pada Selasa, 27 Februari 2013 di Hotel Sofyan, Jakarta. Sejumlah pemangku kepentingan hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya Ahlul Bait Indonesia, ormas resmi yang mewakili komunitas Syiah, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Universalia, kuasa hukum korban, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri dan Sekretaris Wakil Presiden. Diskusi Kelompok membahas situasi terkini pengungsi korban kekerasan di Sampang.

Dalam diskusi itu, Direktur Layanan Komunikasi Masyarakat Ditjen HAM Ida Padmanegara mengungkap fakta-fakta seputar situasi dan kondisi terkini pengungsi. Menurut dia, pengungsi sampai saat ini masih terus mengalami intimidasi dari pihak intoleran di Sampang. Pihak ini menghendaki penganut Syiah kembali berpindah mazhab. Selain itu, dia menjelaskan belum tercapainya titik-temu tentang opsi relokasi antara Pemerintah dengan pengungsi.

Karena itu, Ida berharap seluruh perwakilan pemangku kepentingan menyumbangkan saran dan gagasan dalam rangka melindungi dan memenuhi hak asasi pengungsi warga Syiah di Sampang sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Dia juga ingin diskusi mencapai konsensus yang sama dalam menjawab pengaduan atau tuntutan warga Syiah di Sampang sesuai tugas institusi masing-masing. Sehingga diskusi dapat memberi rekomendasi jalan keluar kepada lembaga terkait yang secara langsung menangani korban.

Sementara itu, Asisten Deputi V Keamanan Nasional Kemenko Polhukham Brigjen Pol. Yanto Tarah secara singkat memaparkan perkembangan situasi pascakonflik di Kabupaten Sampang. Dalam perkembangannya, dia mengatakan, kasus Sampang telah menarik perhatian banyak kalangan, baik secara nasional maupun Internasional.

Karena itu, dia menegaskan Pemerintah sudah sepantasnya menarik masalah ini ke tingkat nasional dan menganggapnya sebagai bagian dari problem Negara yang mesti segera mendapatkan solusi. Melalui diskusi, semua pihak bisa saling bersinergi agar mencapai solusi tepat, konkret, dan tuntas dalam waktu cepat.

Brigjen Yanto juga menilai Satgas Terpadu yang dibentuk Pemkab Sampang kurang berfungsi optimal di lapangan karena tidak ada tindak lanjut yang signifikan. Dia menguraikan sinergi yang bisa dilakukan, termasuk soal pembiayaan, alokasi dana, penyiapan payung hukum, dan lain-lain. Setelah itu, katanya, barulah tindakan cepat dan tepat yang mengarah pada penyelesaian konflik perlu segera diambil oleh Pemerintah, dalam hal ini Pemrov Jawa Timur.

Dia juga mencermati sikap sebagian masyarakat dan tokoh ulama yang masih bersikeras melakukan pengusiran dan bersikukuh agar opsi relokasi diterima warga Syiah. Dari pemantauan di lapangan, dia melihat kondisi psikologis pengungsi di GOR merasa diabaikan Pemerintah, sehingga merasa jenuh dan mulai hilang kesabaran. Ini terutama karena bantuan kebutuhan dasar sangat tak memadai. Bila kondisi ini terus dibiarkan, dia bilang, dikhawatirkan warga Syiah akan melakukan perbuatan di luar batas normal atau anarkis sehingga rentan memicu konflik dalam skala lebih besar di masa mendatang.

Koordinator tim advokasi Sampang, yang juga Direktur Eksekutif YLBHU Hertasning Ichlas mengatakan konflik sebenarnya dipicu oleh ujaran kebencian (hate speech) yang massif. Meskipun mengapresiasi upaya Pemerintah, Hertasning menegaskan relokasi bukanlah opsi penyelesaian. Selain karena bertentangan dengan Konstitusi, opsi itu tidak akan menyelesaikan masalah kekerasan terhadap warga Syiah secara keseluruhan. Yang jauh lebih penting, katanya, adalah langkah cepat Pemerintah melakukan affirmative action dengan mempertimbangkan sudut pandang korban.  Apalagi, sebagai warga Negara yang sah dari Republik ini, hak-hak warga Syiah dijamin dan dilindungi Konstitusi.

Hal yang patut disesalkan, lanjut Hertasning, ujaran kebencian dan provokasi itu justru dilakukan Bupati Sampang. Bupati jelas-jelas menyatakan di muka umum bahwa warga Syiah di Sampang layak diusir. Meskipun ada perubahan tensi yang sedikit akomodatif usai Pilkada, Hertasning menekankan pentingnya Negara, dalam hal ini aparat keamanan dari Polri, agar lebih peduli dan lebih memahami dampak buruk ujaran kebencian sehingga dapat sedini mungkin mengantisipasi eskalasi kerusuhan dan aksi intoleransi yang lebih besar di masa mendatang.

Faktanya pula, ujaran kebencian dilakukan para kiai intoleran, tokoh-tokoh Majelis Ulama Indonesia Sampang dan Jawa Timur. Semua itu berkontribusi besar dalam memicu kekerasan, permusuhan, dan diskriminasi sehingga melestarikan konflik. Itu salah satu bukti bahwa ujaran kebencian yang dibiarkan oleh penegak hukum telah menjadi akar masalah dalam banyak kasus kekerasan bernuansa SARA di Indonesia. Karena itu perlu pengaturan dan pendidikan khusus bagi aparat penegak hukum agar mereka lebih menyadari bahwa kian maraknya pembiaran ujaran kebencian akan membahayakan ketertiban umum dan kehidupan masyarakat.

Hertasining juga meminta Pemerintah memerhatikan persoalan legalitas dan administrasi kependudukan dan sebisa mungkin segera menuntaskannya. Persoalan itu berupa sulitnya pengurusan kembali kepemilikan KTP, KK, Akte Tanah, dan lain-lain. Ini, katanya, memerlukan affirmative action Pemerintah. Apalagi ini sangat terkait dengan hak restitusi (ganti rugi) dan repatriasi (kompensasi) bagi korban yang dijamin dalam undang-undang.

“Bagaimana mungkin Pemerintah membiarkan sebagian besar korban yang telah menderita kerugian materil dan kehilangan pekerjaan karena menolak pindah mazhab, belum lagi anak-anak yang kehilangan kesempatan pendidikan karena harus mengalami diskriminasi, mesti juga dipersulit saat meminta ganti rugi,” kata Hertasning.

Dia juga menyinggung upaya penegakan hukum yang tidak maksimal terhadap para pelaku kekerasan, pembakaran, penganiayaan bahkan pembunuhan pada kasus Sampang  I dan II. Penegakan hukum dan keadilan belum menyentuh aktor penggerak kekerasan dan hanya berkutat pada pelaku lapangan yang pada dasarnya hanya orang-orang suruhan yang diprovokasi. Padahal hukum mesti ditegakkan bukan oleh tekanan massa dan order politik, melainkan oleh wibawa dan nalar hukum yang imparsial dan berkeadilan.

Di akhir pemaparan, Hertasning meminta Pemerintah merespon positif itikad baik skema solusi tanpa relokasi yang digagas aliansi masyarakat sipil bagi upaya pemulangan pengungsi ke kampung halaman. Sebagai ganti opsi relokasi yang tidak adil, Aliansi Solidaritas Kasus Sampang menawarkan konsep Bhakti Kemanusiaan untuk Sampang Damai. Ini upaya serius membina toleransi, kerukunan, dan pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan kerja keras Negara dan masyarakat sipil. Dia berharap Bhakti Kemanusiaan bisa menjadi model dan inspirasi bagi penyelesaian konflik bernuansa SARA di Indonesia.[yudhi]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prev Post Next Post