Bantuan Hukum Pasca UU Nomor 16 Tahun 2011

January 6, 2017Admin

Terbitnya Undang – Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum stidaknya menunjukkan kesungguhan negara dalam melindungi hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Adapun kebijakan bantuan hukum sebagaimana UU bantuan hukum, secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan Penyelenggaraan Bantuan Hukum

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapat akses keadilan

2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum

3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secar merata di seluruh wilayah indonesia

4. Mewujudkan peradilan efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

 

Bentuk dan Ruang Lingkup Layanan Bantuan Hukum

Bentuk layanan bantuan hukum yang diberikan meliputi :

  • Bantuan hukum litigasi
  • Bantuan hukum non – litigasi

Layanan bantuan hukum yang diberikan ini meliputi masalah hukum :

  • Perdata
  • Pidana
  • Tata usaha negara

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prev Post Next Post