Manuver Hak Angket : DPR vs KPK

May 2, 2017Admin

Usulan atas Hak angket terhadap KPK bermula ketika dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan KPK yang menolak permintaan untuk memutar rekaman BAP tersangka Miryam S. Haryani pemberi keterangan palsu terhadap kasus e-KTP. Sebagaimana kewenangan yang diamanatkan dalam Konstitusi bahwa DPR memiliki Hak yang salah satu diantaranya ialah Hak Angket. Hak Angket adalah Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan Undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Namun, kenyataan yang terjadi saat ini ialah sebagaimana hasil dalam rapat paripurna DPR pengusulan atas Hak Angket KPK disetujui oleh DPR. Menurut hemat saya keputusan ini salah kaprah dan penafsiran atas Hak Angket tersebut terlalu luas. Padahal sangat jelas bahwa Hak Angket itu digunakan hanya untuk pengawasan pada bidang kebijakan pemerintah yang dianggap telah bertentangan atau adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah hingga berdampak luas. Sementara posisi KPK hanya sebagai penegak hukum atau law enforcement. Apabila KPK telah melakukan diluar dari kewenangan nya maka jalur hukum lah yang harus ditempuh yakni pengadilan seperti Pra Peradilan yang terjadi saat ini sebagai perkembangan hukum yang baru dan  bukan malah pemberian Hak Angket.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Refly Harun Pakar Hukum Tata Negara dan saya sepakat, bahwa Hak Angket itu diberikan bukan hanya sebatas untuk melindungi diri mereka dalam hal ini anggota DPR untuk bumper calon yang diduga terlibat dalam kasus e-KTP tetapi beliau berpandangan bahwa lembaga ini tidak pernah pro terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini. Lembaga yang dikenal sebagai pembuat regulasi atas KPK namun lembaga ini juga yang menekan institusi ini ketika telah tersangkut hukum.

Saya pikir juga bahwa masyarakat melihat bagaimana perjuangan KPK dengan segala teror yang dialami untuk mengungkap fakta yang kerap kali menuai tekanan dari sejumlah pihak-pihak terkait ketika KPK telah menangani kasus yang besar dan terbukti terjadi kepada Miryam S. haryani yang telah mendapat penekanan dari sejumlah anggota DPR atas keterangan yang diberikan di pengadilan hingga ia memberikan keterangan palsu. Saran saya perlu perbaikan regulasi kedepannya terhadap batasan Hak Angket yang dimiliki oleh DPR  agar peruntukannya jelas dan tidak dijadikan sebagai dasar manuver untuk penegakan hukum di negeri ini.

 

Sumber : http://www.hukumpedia.com/mipasitohang/manuver-dpr-lewat-hak-angket-jerat-kpk

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prev Post Next Post