Dilema Perppu No.2/2017

August 25, 2017Admin
  1. Pendahuluan

Pada tanggal 10 Juli Tahun 2017, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menetapkan dan mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (“selanjutnya disebut Perppu No.2/2017”).

Eksistensi norma-norma yang diatur dalam Perppu No.2/2017 tersebut memiliki kaitan dan beririsan dengan berbagai undang – undang yang berlaku diantaranya : UUD 1945; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Kitab Undang – Undang Hukum Pidana; Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Putusan Mahkamah Konsitusi.

Perppu No.2/2017 yang telah diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga ideologi Pancasila dan Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Komitmen dan semangat tersebut tergambar dalam konsideran yang menjadi dasar dikeluarkannya Perppu No.2/2017 tersebut.

Berdasarkan konsideran filosofi perihal menimbang Perpu No.2/2017 ini, negara memiliki semangat untuk menjaga dan melindungi kedaulatan NKRI yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Perpu tersebut juga menegaskan pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya.

Penetapan Perpu No.2/2017 dikarenakan Presiden menganggap Undang – Undang  Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (“UU No.17/2013”) mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif.

Presiden juga menganggap terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

 

  1. Kewenangan Presiden Menerbitkan Perppu No.2/2017

Dalam aspek kewenangan penetapan Perppu No.2/2017, Presiden Republik Indonesia memiliki kewenangan konstitusional untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (“Perppu”) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945 mengatur :

(1)  Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

(2)  Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 merupakan kewenangan konstitusional yang bersifat subjektif Presiden dalam menerbitkan produk hukum tersebut. Namun meskipun itu merupakan hak subjektif presiden, Perppu pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014, kemudian dapat diuji konstitusionalitasnya terhadap UUD 1945 oleh lembaga yudisial yaitu Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya warga negara Indonesia atau kelompok masyarakat atau badan hukum dapat mengajukan keberatan atau menguji eksistensi Perppu bila diduga bertentangan dengan UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi, meski Perppu tersebut merupakan kewenangan konstitusional subjektif Presiden.

 

 

 

III.  Konten Norma Perppu No.2/2017

  1. Hilangnya Hak Membela Diri Organisasi Kemasyarakatan

Perppu No.2/2017 merupakan perubahan terhadap Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU No.17/2013), yang ketika dahulu penetapannya pun mengalami berbagai macam kritik dan masih memiliki persoalan hingga saat ini. Membaca Perppu No.2/2017 harus melihat secara utuh satu kesatuan tidak terpisahkan dengan UU No.17/2013.

Perppu No.2/2017 berlaku mengikat terhadap organisasi kemasyarakatan berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Organisasi kemasyarakatan tersebut dapat berbasis anggota atau tidak berbasis anggota. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan. Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum perkumpulan didirikan dengan berbasis anggota. Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan didirikan dengan tidak berbasis anggota. Khusus terhadap Badan hukum yayasan selain diatur dalam UU No.17/2013 dan Perppu No.2/2017 juga diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (lihat Pasal 10, Pasal 11, 12 dan Pasal 13 UU No.17/2013).

Ketentuan Pasal 63 sampai dengan Pasal 80 UU No.17/2013 mengatur tentang tata cara pemberian peringatan tertulis terhadap Ormas, penjatuhan sanksi kegiatan oleh Pemerintah Pusat dengan pertimbangan Mahkamah Agung untuk Ormas lingkup nasional, oleh Pemerintah Daerah dengan pertimbangan DPRD, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk Ormas lingkup provinsi, kabupaten dan kota. Mengatur juga tentang sanksi Ormas yang tidak berbadan hukum pencabutan surat keterangan terdaftarnya dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan terhadap Ormas yang berbadan hukum sanksi pencabutan status badan hukumnya setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pembubaran ormas yang berbadan hukum. Pembubaran ormas berbadan hukum diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan setelah adanya permintaan tertulis oleh Menteri Hukum dan HAM. Ormas diberikan hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti dipersidangan. Dan pada pokoknya mengatur tentang tata cara membubarkan ormas berbadan hukum melalui proses peradilan. Seluruh ketentuan ketentuan Pasal 63 sampai dengan Pasal 80 UU No.17/2013 tersebut telah dihapus berdasarkan Perppu No.2/2017.

Salah satu poin dilakukannya perubahan UU No.17/2013 menjadi Perppu No.2/2017 belum menganut asas contrarius actus sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Asas contrarius actus kemudian diterjemahkan kedalam pasal Perppu yaitu Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana (Pasal 60 ayat (1) dan (2) Perppu No.2/2017). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:

  1. peringatan tertulis;
  2. penghentian kegiatan; dan/atau
  3. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum (Pasal 61 ayat (1) Perppu No.2/2017).

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (l) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum (Pasal 62 ayat (1), (2), dan (3) Perppu No.2/2017).

Kemudian Perppu tersebut mengatur Pencabutan status badan hukum Ormas sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini (Pasal 80A Perppu No.2/2017).

Pengertian Asas contrarius actus dikenal dalam Hukum Administrasi Negara, yang artinya badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim: Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali. (Lihat Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum,Gadjah Mada University Press, cet ke-5, 2009).

Adanya tuduhan terhadap Organisasi kemasyarakatan (“Ormas”) yang melanggar Pasal 59 ayat (3) huruf a, b, c, d, dan e juncto Pasal 59 ayat (4) huruf a, b, dan c Perppu No.2/2017 mengatur tentang larangan bagi organisasi kemasyarakatan yaitu

  • melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
  • melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
  • melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
  • melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
  • melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
  • menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Penerapan Asas Contrarius Actus tersebut didalam Perppu No.2/2017 oleh karena adanya tindakan ormas yang melakukan perbuatan sebagaimana telah dilarang tersebut, sesungguhnya memiliki persoalan hukum ketika dihubungkan dengan hak asasi manusia warga negara atau badan hukum untuk membela diri dalam proses peradilan yang adil. Keputusan Tata Usaha Negara yang telah mengesahkan dan menetapkan suatu Ormas baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesungguhnya suatu bentuk kepastian hukum yang tidak begitu saja dapat dicabut secara sepihak, khususnya berkaitan dengan hak asasi manusia dalam hal membela diri dalam proses peradilan yang adil.

Dalam Hukum Administrasi Negara dikenal suatu asas yaitu Asas Praduga Rechmatig. Asas praduga rechtmatig (vermoeden van rechtmatigheid : presumptio iustea causa), asas ini menganggap bahwa setiap tindakan penguasa/pejabat selalu harus dianggap benar sampai ada pembatalan oleh putusan pengadilan. Dalam asas ini gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat (Pasal 67 ayat (1) UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Penerapan asas Praduga Rechmatig dalam konteks mempertahankan dan membela diri berkaitan dengan hak setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan hukum yang adil, hak setiap orang mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak, hak untuk diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 17 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Asas Contrarius Actus tersebut merupakan pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia jika dilihat dalam konteks organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Perppu No.2/2017. Pembatasan terhadap hak asasi manusia tidak dapat dilakukan berdasarkan Perppu, namun harus berdasarkan pada undang – undang (Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945).

Khusus terhadap Ormas yang berbentuk badan hukum yayasan, seharusnya tidak dapat begitu saja dibubarkan tanpa melalui proses peradilan dan harus berdasarkan pada putusan pengadilan, hal tersebut dikarenakan yayasan memiliki dasar hukum yang berdiri sendiri (Pasal 62 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan).

Pencabutan Surat Keputusan dan Pembubaran terhadap ormas oleh Mendagri dan Menkumham berdasarkan Perppu No.2/2017, secara hukum dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun ketika pencabutan tersebut sudah terjadi maka sebagai Ormas tidak lagi memiliki kedudukan hukum untuk menggugat, hanya berdasarkan pada perorangan warga negara saja yang bisa menggugat.

Lagipula tidaklah memenuhi rasa keadilan ketika suatu ormas yang telah dicabut surat keputusan dan dibubarkan kemudian harus lagi untuk menggugat. Seharusnya suatu ormas sebelum dicabut dan dibubarkan diberikan ruang untuk membela diri dalam forum pengadilan.

 

 

 

  1. Multi Tafsir Perbuatan Yang Dilarang

 

Beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dilakukan oleh ormas yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, Pasal 59 ayat (3) huruf a dan b, juncto Pasal 59 ayat (4) huruf a dan c Perppu No.2/2017 mengatur tentang larangan bagi organisasi kemasyarakatan yaitu

  • menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
  • melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
  • menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
  • menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

 

Terhadap 5 (lima) bentuk perbuatan yang dilarang terhadap ormas tersebut diatas, mengandung muatan yang bersifat multitafsir, dapat disalah gunakan, dan sangat bersifat karet sekali. Perbuatan menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini telah ada pengaturannya di Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam undang – undang tersebut telah disebutkan bentuk – bentuk kejahatan yang kemudian menghasilkan uang untuk kemudian dilakukan pencucian uang. Sedangkan terhadap pasal menerima sumbang dimaksud dalam Perppu No.2/2017 tidak jelas pembatasannnya sumbangan yang dimaksud apakah hanya fokus pada berkaitan dengan kejahatan yang dimaksud dalam Undang – Undang No.8 Tahun 2010 tersebut atau juga mencakup bukan hasil kejahatan. Kondisi demikian jelas memberikan ketidakpastian hukum bagi warga negara dan rakyat.

Begitu juga terhadap perbuatan melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan dan melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Terhadap perbuatan tersebut telah ada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Terhadap produk hukum tersebut saja masih menimbulkan polemik dan ketidakpastian hukum ditambah lagi dengan adanya Perppu No.2/2017.

Selain itu penyebutan organisasi terlarang, menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, selama ini hanya berlaku dan diatur antara lain pada ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, kemudian setelah berlakunya Perppu No.2/2017 diperluas menjadi paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945. Norma tersebut sesungguhnya dapat dipahami merupakan proteksi terhadap ideologi pancasil dan UUD 1945, namun penerapan dan kriteria bagaimana yang disebutkan tersebut penting untuk diatur terlebih dahulu.

Perppu No.2/2017 juga menambahkan norma pidana yang sebelumnya tidak diatur dalam UU No.17/2013, yaitu :

  • Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf paling d dipidana dengan pidana penjara singkat 6 (enam) bulan dan paling lama1 (satu) tahun (Pasal 82A ayat (1) Perppu No.2/2017).
  • Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal- 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun (Pasal 82A ayat (2) Perppu No.2/2017).
  • Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana (Pasal 82A ayat (3) Perppu No.2/2017).

Ketentuan mengenai norma penjatuhan pidana yang cukup berat tersebut seharusnya diatur dalam undang – undang bukan oleh Perppu. Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang (Pasal 15 ayat (1) huruf a UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan). Meski Perppu tersebut pada akhirnya akan dibawa juga kepada DPR-RI, namun DPR-RI tidak punya kuasa untuk merubah norma yang diusulkan tersebut. Lain hal nya bila hal tersebut diatur dengan mengusulkan melalui mekanime pembentukan undang – undang. Peran DPR-RI sebagai representasi rakyat dan partisipasi rakyat dalam pembentukan undang – undang menjadi lebih dominan dan representatif dari pada melalui pembentukan Perppu yang berasal dari subjektifitas Presiden. Hal yang mungkin bisa dilakukan oleh DPR-RI dalam menyikapi Perppu tersebut adalah dengan tidak langsung mengesahkan Perppu tersebut dalam sidang paripurnanya, namun menunda terlebih dahulu meminta pendapat masyarakat untuk kemudian dapat ditentukan sikap menyetujui atau menolak Perppu tersebut.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prev Post Next Post